Menlu RI Dorong OKI Selesaikan Konflik Rohingya dan Marawi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) untuk membantu menyelesaikan masalah Rohingya dan konflik di Marawi, Filipina Selatan dalam Konferensi Tingkat Menteri di Abidjan, Pantai Gading, pada Selasa (11/7).

Dalam pertemuan tersebut, Retno mengatakan Indonesia terus mendorong kontribusi positif dalam mencari solusi jangka panjang penyelesaian konflik di Rakhine, wilayah bagian utara Myanmar yang menjadi pusat konflik kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya.

"Secara khusus, Indonesia terus dorong OKI untuk mendukung Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan perdamaian di Rakhine State, termasuk dalam bentuk pemberian bantuan kemanusiaan serta peningkatan kapasitas," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang diperoleh CNNIndonesia.com, Rabu (12/7).

Lihat juga: Muslim Rohingya Tewas Dilempari Batu oleh Kelompok Buddha

Sejak Oktober lalu, kekerasan terhadap Rohingya kembali mencuat. Sedikitnya 80 orang tewas dalam bentrokan antara militer dan Rohingya yang dipicu oleh penyerangan pos polisi di Rakhine pada 9 Oktober lalu.

Alih-alih menangkap pelaku, militer diduga menyerang kaum Rohingya secara membabi-buta. Laporan PBB yang dilansir pada awal Februari lalu menyebut militer Myanmar membunuh massal serta memperkosa perempuan Rohingya.

Namun, pemerintah Myanmar berkeras membantah segala tudingan pelanggaran HAM, bahkan menolak akses masuk bagi tim pengungkap fakta PBB yang ingin menyelidiki dugaan tersebut.

Selama ini, Pemerintah RI secara aktif membantu Myanmar menyelesaikan konflik di sana. Indonesia beberapa kali memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan yang inklusif.

Lihat juga: Malaysia Pertimbangkan 'Hukum' Myanmar soal Rohingya

Dalam KTM OKI, Retno juga membahas situasi konflik yang tengah bergejolak di Marawi, Filipina Selatan.

Sejak 23 Mei lalu, militer Filipina terlibat pertempuran sengit dengan militan Maute di sana sehingga Presiden Rodrigo Duterte terpaksa menerapkan darurat militer.

Konflik tersebut hingga kini telah menelan sedikitnya 400 nyawa, termasuk ratusan teroris dan puluhan tentara serta warga sipil.

"Indonesia secara khusus mendorong OKI dan masyarakat internasional untuk memprioritaskan proses perdamaian di Filipina Selatan agar tidak terganggu dengan ancaman keamanan berbagai kelompok teroris di kawasan," bunyi pernyataan Kemlu RI.

Lihat juga: Jokowi, Deradikalisasi dan Kriminalisasi Ulama

Pertemuan Menlu OKI pun berhasil mengesahkan sekitar 120 resolusi untuk diterapkan. Selain resolusi terkait isu Rohingya dan Filipina Selatan, OKIjuga mengadopsi resolusi mengenai tindak lanjut pembentukan badan penyelesaikan konflik yang digagas Indonesia pada pertemuan sebelumnya.

Negara OKI sepakat segera menyelesaikan penyusunan kerangka acuan badan tersebut.

Di samping itu, Indonesia juga telah mengganggas resolusi terkait kerjasama seluruh negara OKI pada forum OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF).

"Resolusi IBRAF tersebut diusulkan Indonesia yang selalu berupaya memajukan peran penting media sebagai salah satu pilar demokrasi, serta merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam upaya memerangi terorisme melalui pengelolaan berita yang positif dan konstruktif," ucap Kemlu RI.

Lihat juga: Maute Paksa Anak-anak Angkat Senjata Lawan Militer Filipina

Di sela-sela KTM OKI, Menlu Retno melakukan sekitar 17 pertemuan bilateral, salah satunya dengan Iran, Qatar, Kuwait, Palestina, dan Sekjen OKI sendiri.