Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat mencari celah menyelesaikan sengketa Qatar dan Negara Arab melalui kesepakatan antiterorisme. Kesepakatan itu telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dan Menlu Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pada Selasa (11/7).
“Memorandum yang kami sepakati memaparkan serangkaian langkah yang akan diambil kedua negara dalam beberapa bulan dan tahun mendatang untuk mengganggu dan melumpuhkan aliran dana terorisme dan mengintensifkan kegiatan kontra-terorisme secara global," kata Tillerson pada konferensi pers, usai penandatanganan MoU.
Kesepakatan itu juga berarti menjadikan Qatar sebagai negara pertama yang memenuhi hasil pertemuan di Riyadh awal tahun ini, yang bertujuan memotong aliran dana terorisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Qatar dan AS berharap kesepakatan itu bisa diterima negara Arab dan menjadi cara mengakhiri krisis.
Tillerson, dikutip
AFP, kini tengah dalam tur berkeliling Timur Tengah guna menyelesaikan krisis diplomatik antara Qatar dan negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.
Di Doha, Menlu AS itu menyebut bahwa sejauh ini Qatar sangat kooperatif dan bertindak ‘masuk akal’, kendati negara-negara tetangganya memutus hubungan diplomatik dan menutup jalur transportasi darat, laut dan udara ke negara tersebut.
Salah satu alasan pemutusan hubungan diplomatik itu karena negara-negara Arab menuduh Qatar mendukung ekstremisme dan terorisme, yang dengan keras dibantah Doha.
Selain bertemu dengan Menlu Qatar, Tillerson juga akan menemui menlu dari empat negara arab di Jeddah, Arab Saudi, pada hari ini, Rabu (12/7).
Adapun, negara-negara Arab menyebut kesepakatan yang dibuat Qatar dan AS tidak “cukup baik” untuk membuat mereka mengakhiri blokade.
“Langkah tersebut tidak cukup,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dirilis kantor berita Saudi SPA.
Selain itu, keempat negara Arab itu juga akan “memantau keseriusan pemerintah Qatar dalam melawan segala bentuk pembiayaan, dukungan dan penampungan teroris.”
SPA menambahkan, pernyataan yang dibuat pemerintah Qatar “tidak bisa dipercaya” karena Doha “tidak menghormati” kesepakatan sebelumnya.