Eks PM Thailand Disidang, Mesin Politik Shinawatra Bergeming

Jakarta, CNN Indonesia -- Rangkaian sidang terkait program subsidi beras yang menjerat Yingluck Shinawatra semakin mendekati titik akhir. Sementara itu, para pendukung sang mantan Perdana Menteri Thailand yang berada di pedesaan masih terus menolak upaya pemerintahan junta untuk menghentikan laju mesin politik keluarganya.

Jika terbukti bersalah, Yingluck akan mengikuti jejak kakaknya, Thaksin Shinawatra, yang tidak bisa kembali maju sebagai kandidat perdana menteri Thailand.

Thaksin hidup mengasing selama 11 tahun belakangan ini untuk menghindari hukuman penjara terkait korupsi tanah.

Lihat juga: Hina Raja, Pengacara Thailand Divonis 150 Tahun Penjara

Hal ini membuat lingkaran politik kiri kebingungan menentukan sosok yang akan memimpin partai dalam pemilu tahun depan. Selain itu, kelanjutan klan Shinawatra dalam dunia politik Thailand pun kini dipertanyakan.

Para petani dari basis kekuatan Shinawatra di timur laut negara tersebut menyatakan masih akan memilih Partai Puea Thai--pengusung dinasti keluarga tersebut--di pemilu yang akan datang.

"Skema beras Yingluck membuat petani sejahtera lewat pemasukan tetap yang tepat waktu,
kata Paisan Pachanda, petani berusia 59 tahun sekaligus pemimpin koperasi di Khon Kaen, pusat komersial yang terletak di dataran tinggi wilayah timur laut.

Jika ada pemilu ... orang-orang timur laut akan tetap memilih Partai Puea Thai, meski tidak ada klan Shinawatra di partai itu," ujarnya kepada Reuters, Selasa (18/7).

Lihat juga: Diiringi Mantra, Kremasi Raja Thailand Berjalan Khidmat

Bahkan Partai Demokrat pun mengakui rivalnya itu tidak bisa dikalahkan di timur laut.

"Basis politik Partai Puea Thai, anggota parlemen dan para politikusnya, telah membangun jaringan yang kuat di timur laur," kata Ong-art Klampaiboon, wakil ketua Partai Demokrat. "Jadi bahkan jika partai itu mengubah kepemimpinannya, kecil kemungkinan hal itu untuk memengaruhi ikatan kuat di lapangan," ujarnya.

Yingluck dan Partai Puea Thai yang mengusungnya menyebut persidangan itu bermotivasi politik. Menurut mereka, proses hukum itu bertujuan untuk mendiskreditkangerakan populis yang telah memenangkan setiap pemilihan umum sejak 2001 silam.

Thaksin pertama kali memperkenalkan program beras itu sebelum dilengserkan dalam kudeta 2006 lalu. Namun, Yingluck membawa program itu selangkah lebih jauh dengan menawarkan harga 50 persen lebih tinggi dari pasaran untuk membeli beras dari para petani.

Lihat juga: Polisi Ungkap Upaya Pembunuhan PM Thailand oleh Oposisi

Langkah ini membantunya melesat ke puncak pemilihan umum 2011. Namun, kerugian pemerintah dari skema tersebut--yang juga mengganggu harga beras global--memicu protes yang membuatnya dilengserkan beberapa hari sebelum kudeta 2014.

Ketika ditanya soal popularitas Puea Thai, Letnan Jenderal Sansern Kaewkamnerd, juru bicara pemerintahan, mengatakan "masyarakat yang menentukan sosok perwakilannya."

(aal)