Rusia Sebut Trump Ajak Berperang 'Skala Penuh' Lewat Sanksi

Reuters, CNN Indonesia | Kamis, 03/08/2017 10:25 WIB
Rusia Sebut Trump Ajak Berperang 'Skala Penuh' Lewat Sanksi PM Rusia Dmitry Medvedev menyebut Trump mengajak berperang dalam bidang perdagangan. (Reuters/Jorge Silva)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Rusia menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajaknya berperang skala penuh dalam bidang perdagangan karena menandatangani sanksi yang diajukan Kongres. Hukuman itu juga mengakhiri harapan Moskow untuk memperbaiki hubungan dengan Washington.

Kongres menyepakati sanksi yang bertolak belakang dengan keinginan Presiden Partai Republik itu dengan mutlak, pekan lalu. Sejak awal, Trump berniat untuk memperbaiki hubungan dengan negara yang kurang mesra di masa pemerintahan Obama itu.

Trump menandatangani sanksi tersebut secara tertutup, tanpa keriuhan yang biasa menyertai penandatanganan perintah eksekutif kontroversialnya. Dia mengkritik langkah itu sebagai pelanggaran kuasanya dalam membentuk kebijakan luar negeri dan mengatakan bahwa dirinya bisa mencapai "kesepakatan yang jauh lebih baik" ketimbang Kongres.


Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev menyebut sanski itu sama dengan ajakan "perang perdagangan skala penuh." Melalui pernyataan di akun Facebook-nya, dia juga menyebut pemerintahan Trump telah menunjukkan "ketidakberdayaan" dengan menyetujui hukuman baru tersebut.

"Harapan kami memperbaiki hubungan dengan pemerintahan baru Amerika Serikat berakhir," ujarnya sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (3/8).
Keluhan-keluhan Trump akan sanksi yang sekaligus dijatuhkan untuk Iran dan Korea Utara itu memicu pertanyaan soal bagaimana ia akan mengimplementasikannya, terutama untuk Rusia.

"Meski saya menginginkan langkah keras untuk menghukum dan menangkal sikap agresif yang merusak kestabilan dari Iran, Korea Utara dan Rusia, sanksi ini cacat secara signifikan," kata Trump dalam pesan kepada para legislator saat menandatanganinya. Dia juga menerbitkan pernyataan untuk media terkait hal yang sama.

Dengan sanksi terkait dugaan ikut campur Rusia dalam pemilihan umum AS 2016 dan pencaplokan Krimea dari Ukraina ini, Kongres sekaligus menghentikan upaya Trump meringankan sanksi untuk Moskow.

Mantan pengusaha properti itu tidak berdaya setelah Kongres menyetujui sanksi tersebut dengan perbandingan suara mutlak yang tidak bisa dijatuhi veto presidensial. Padahal, kursi legislatif AS saat ini dikuasai oleh partai pendukung Sang Presiden sendiri.
Langkah ini memicu balasan dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang memaksa kantor perwakilan AS di negaranya untuk mengurangi 755 staf. Selain pengusiran tersebut, pemerintahannya juga menyita dua properti di dekat Moskow yang digunakan oleh sejumlah diplomat Amerika.

Trump berulang kali menyatakan dirinya ingin memperbaiki hubungan dengan Rusia. Keinginan itu terganjal oleh temuan badan-badan intelijen Paman Sam bahwa Kremlin mencampuri pemilu 2016 untuk memenangkan presiden dari Partai Republik itu atas rivalnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton.

Panel Kongres AS dan konsul khusus tengah menyelidiki dugaan tersebut. Moskow menampik tudingan itu dan Trump mengaku tim kampanyenya tidak pernah berkolusi dengan pemerintah Rusia.