Bangladesh Usir Pengungsi Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Warga Muslim Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari kekerasan di Myanmar kini dihadapkan pada bahaya penyakit dan upaya otoritas untuk memulangkan mereka. Padahal, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta negara tersebut untuk menampungnya.

Serangkaian serangan terkoordinasi oleh pemberontak Rohingya terhadap pasukan keamanan di utara Rakhine telah memicu gelombang pengungsi baru ke Bangladesh.

Setidaknya 109 orang tewas dalam bentrokan yang terjadi di Myanmar menyusul serangan tersebut. Menurut pemerintah, kebanyakan dari mereka adalah dari pihak militan, ditambah beberapa anggota pasukan keamanan dan warga sipil.

Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan tertutup hari ini, Rabu (30/8), untuk membahas situasi di Myanmar atas permintaan Inggris.

Para penjaga keamanan perbatasan Bangladesh mengatakan mereka telah memulangkan sekitar 550 orang Rohingya sejak Senin, meski Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta agar para pengungsi itu ditampung.

Patroli perbatasan juga mencoba untuk menghalangi orang-orang untuk menyeberang.

Lihat juga: Indonesia Kecam Serangan Militan Rohingya di Myanmar

Perlakuan terhadap sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya di Myanmar menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemimpin de facto negara tersebut, Aung San Suu Kyi. Negara-negara Barat menuding Suu Kyi tidak memerhatikan minoritas dalam persekusi yang telah lama dikeluhkan ini.

Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar dan diklasifikasikan sebagai imigran ilegal, meski telah mengklaim berada di sana selama beberapa abad.

Kekerasan ini menjadi eskalasi terbaru dalam konflik yang sudah berlangsung sejak Oktober, saat serangan serupa dari para militan memicu respons keras dari militer yang disertai dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Lihat juga: Bangladesh Tawarkan Bantuan Militer untuk Lawan Rohingya

Pejabat utama PBB di bidang HAM, Zeid Raad al-Husein, meminta Myanmar untuk memastikan pasukan keamanannya tidak menggunakan kekuatan berlebihan. Ia juga mengatakan pemimpin politik mempunyai kewajiban melindungi semua warga sipil "tanpa diskriminasi."

"Kejadian ini tercela. Ini dapat diprediksi dan semestinya bisa dicegah," ujarnya.

Penasihat Keamanan Nasional Myanmar Thaung Tun mengatakan Myanmar telah diserang dan mempunyai hak penuh untuk mempertahankan diri. Dia juga mengatakan "personel keamanan telah diinstruksikan untuk memastikan tidak ada warga sipil yang terluka."