Anggota parlemen Kurdi Irak memilih untuk mengadakan referendum pada 25 September mendatang. Hal ini untuk menghadapi oposisi sengit dari Baghdad dan demonstrasi dari negara tetangga, Iran dan Turki. Referendum ini dikhawatirkan akan menggerakkan separatisme di antara minoritas Kurdi mereka sendiri.
"Amerika Serikat telah berulang kali menekankan kepada para pemimpin Pemerintah Daerah Kurdistan bahwa referendum mengganggu upaya untuk mengalahkan ISIS dan menstabilkan wilayah-wilayah yang dibebaskan," kata Gedung Putih seperti dikutip AFP.
AS menilai referendum di daerah yang disengketakan sangat provokatif dan memicu ketidakstabilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden daerah Massud Barzani, yang memimpin rencana referendum, terus membuka pilihan untuk menundanya di bawah tekanan Amerika.
Washington menentang referendum dengan alasan, hal itu akan melemahkan operasi militer gabungan Arab-Kurdi, yang telah membantu mengirim kelompok IS mundur di Irak dan Suriah yang dilanda perang.