Hamas Bubarkan Pemerintah Bayangan di Gaza

Reuters , CNN Indonesia | Minggu, 17/09/2017 21:24 WIB
Hamas Bubarkan Pemerintah Bayangan di Gaza
Jakarta, CNN Indonesia -- Hamas menyatakan membubarkan pemerintahan di Gaza dan sepakat untuk mengadakan pemilu untuk mengakhiri pertikaian dengan gerakan Fatah.

Pernyataan tertulis yang dikeluarkan Hamas pada Minggu (17/9) menyebutkan bahwa pemerintahan bayangan di Gaza dibubarkan agar pemerintahan rekonsiliasi bisa berkuasa di Gaza.

Hamas juga menyatakan siap menyelenggarakan pemilu dan berunding dengan gerakan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.
Presiden Mahmoud Abbas, yang juga pejabat senior Fatah, menyambut posisi baru Hamas ini dengan hati-hati. “Jika demikian pernyataan Hamas, itu adalah pertanda positif,” kata Abbas kepada Reuters.

“Gerakan fatah siap melakukan rekonsiliasi.”

Untuk menekan Hamas, Abbas mengurangi pembayaran pasok listrik ke Gaza yang disediakan Israel sehingga aliran listrik di wilayah itu hanya tersedia kurang dari empat jam sehari.
Pemilihan parlemen Palestina dilaksanakan pada 2006 ketika Hamas secara mengejutkan menang dan menjadi penyebab pertikaian politik di Palestina ini.

Hamas dan Fatah terlibat perang saudara di Gaza pada 2007, dan sejak itu Hamas memerintah kantong wilayah kecil yang terletak di pesisir ini.

Sejak 2011 berbagai upaya mendamaikan kedua gerakan dan membentuk satu pemerintahan bersatu di Gaza dan Tepi Barat gagal tercapai.

Hamas dan Fatah sepakat untuk membentuk satu pemerintah rekonsiliasi nasional pada 2014, namun pemerintah bayangan Hamas terus berkuasa di Jalur Gaza.

Sejumlah jajak pendpat memperlihatkan jika pemilihan legisltif dilakukan sekarang, Hamas akan menang di Gaza dan Tepi Barat yang merupakan lokasi Otoritas Palestina pimpinan Abbas.
Gerakan Hamas memiliki pasukan sendiri yang menjadi kekuatan militer dan juga pemerintahan di Jalur GazaGerakan Hamas memiliki pasukan sendiri yang menjadi kekuatan militer dan juga pemerintahan di Jalur Gaza. (Reuters/Suhaib Salem)
Abbas yang didukung negara-negara barat sudah 12 tahun berkuasa dalam kedudukan bermasa jabatan empat tahun ini dan menurut jajak pendapat dia bukan pemimpin yang populer.

Hingga saat ini belum ada tokoh yang ditunjuk sebagai penggantinya dan tidak ada langkah menuju pemilihan presiden dalam waktu dekat.