Suu Kyi Persilakan Warga Rohingya Kembali ke Myanmar

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Selasa, 19/09/2017 14:10 WIB
Suu Kyi Persilakan Warga Rohingya Kembali ke Myanmar Pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mempersilakan warga Rohinga yang melarikan diri untuk kembali ke Myanmar, meski tak menjamin status mereka. (Reuters/Soe Zeya Tun)
Jakarta, CNN Indonesia -- Penasihat negara sekaligus pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi menawarkan para pengungsi yang telah melarikan diri dari kekerasan di Rakhine untuk kembali.

Penerima Nobel Perdamaian itu mengatakan pemerintahannya siap "setiap saat" memverifikasi status pengungsi bagi sedikitnya 400 ribu Muslim Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar.

"Kami tengah bersiap untuk memulai proses verifikasi kapan pun," ucap Suu Kyi dalam pidato kenegaraan di Naypyidaw, Selasa (19/9), seperti dikutip AFP.

"Bagi mereka [Rohingya] yang telah diverifikasi dan diterima status pengungsinya, akan menerima bantuan kemanusiaan dengan jaminan keamanan tanpa hambatan apapun," katanya menambahkan.

Meski begitu, dalam pidatonya, Suu Kyi tak menjamin bahwa seluruh Rohingya tersebut bisa kembali dan mendapat status pengungsi.


Selama ini, etnis minoritas Rohingya menjadi subjek diskriminasi hingga persekusi karena tidak dianggap sebagai warga negara resmi Myanmar.

Hukum kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 pun tidak memasukkan Rohingya sebagai salah satu dari sekitar 80 etnis resmi di negara itu.

Sekitar 1.000 orang terutama etnis Rohingya dilaporkan tewas sementara ratusan ribu lainnya berupaya mengungsi keluar Myanmar sejak bentrokan antara militer dan Rohingya kembali mencuat di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pidato hari ini pun merupakan yang kedua kalinya dilakukan Suu Kyi terkait krisis kemanusiaan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Suu Kyi juga mengecam segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya. Dia bahkan bersumpah akan memproses secara hukum seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap kekerasan di Rakhine.

Meski begitu, Suu Kyi membantah bahwa krisis kemanusiaan tersebut diakibatkan dari tindakan kekerasan yang dilakukan aparatnya sendiri.

Suu Kyi juga tak berkomentar mengenai operasi militer sejak akhir Agustus lalu yang justru diduga memicu semakin parahnya krisis kemanusiaan di Rakhine. Dia bahkan mengklaim sudah tidak ada bentrokan bersenjata yang terjadi di wilayah itu.
"Sejak 5 September sudah tidak ada bentrokan bersenjata dan tidak ada operasi pembersihan [militer]," kata Suu Kyi seperti dilansir Reuters.

Lebih lanjut, wanita berusia 72 tahun itu menegaskan pemerintahnya terus berupaya keras memulihkan perdamaian dan stabilitas di negaranya, khususnya Rakhine.

Suu Kyi mengatakan negaranya berupaya menjamin keharmonisan antara komunitas Muslim dan mayoritas umat Buddha di Rakhine.

"Kami juga khawatir mendengar banyaknya jumlah Muslim yang melarikan diri melintasi perbatasan negara menuju Bangladesh," ujar Suu Kyi.

"Kami juga ingin mengetahui mengapa eksodus [Rohingya] ini bisa terjadi. Kami ingin berbicara dengan orang-orang [pengungsi] yang telah melarikan diri ini. Saya pikir sedikit sekali diketahui bahwa sebagian besar Muslim di Rakhine tidak bergabung dengan gelombang eksodus tersebut," ia menambahkan.