Negara Barat Desak Suu Kyi Akhiri Kekerasan Rohingya

Agustiyanti, CNN Indonesia | Selasa, 19/09/2017 05:17 WIB
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi telah menghadapi rentetan kritik internasional karena tidak menghentikan kekerasan tersebut. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi telah menghadapi rentetan kritik internasional karena tidak menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. (REUTERS/Soe Zeya Tun)
Jakarta, CNN Indonesia -- Inggris, Perancis, dan Australia mendesk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada hari Senin untuk mendorong diakhirinya kekerasan militer terhadap Muslim Rohingya. Sementara itu, penasihat keamanan nasional negara tersebut mengatakan bahwa mereka yang telah melarikan diri dapat kembali ke Myanmar, namun prosesnya harus didiskusikan.

Aksi militer terhadap serangan gerilyawan bulan lalu di wilayah barat Myanmar membuat lebih dari 410.000 Muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Mereka melarikan diri dari aksi militer Myanmar yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pembersihan etnis. Pemerintah Myanmar sendiri menyebut sekitar 400 orang tewas dalam pertempuran tersebut.

"Kami akan memastikan bahwa setiap orang yang meninggalkan rumah mereka dapat kembali ke rumah mereka namun ini adalah proses yang harus kami diskusikan," ujar Penasihat keamanan nasional Myanmar Thaung Tun dikutip dari Reuters, Selasa (19/9).


Tun memastikan, setiap orang dapat memperoleh bantuan kemanusiaan tanpa mendapatkannya diskriminasi. Kondisi ini menurut dia, merupakan salah satu hal yang disepakatii pihaknya.

Peraih Nobel Suu Kyi telah menghadapi rentetan kritik internasional karena tidak menghentikan kekerasan tersebut. Dia dijadwalkan berbicara dengan negara-negara tersebut (Inggris, Perancis, dan Australia) pada hari Selasa tentang krisis tersebut. Amerika Serikat bahkan menggambarkannya sebagai "momen yang menentukan" bagi Myanmar.

"Kami harapkan dari Nyonya Aung Sang Suu Kyi besok sebuah pernyataan kuat ke arah ini," terang Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves le Drian.

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri untuk membahas cara-cara untuk menyelesaikan krisis Rohingya, termasuk menteri dari Kanada, Denmark, Turki, Australia, Indonesia, Swedia, Duta Besar A.S. untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley dan perwakilan Uni Eropa.

"Apa yang kita berusaha membuat semua orang setuju adalah, nomor satu, pembunuhan harus dihentikan, dan kekerasan harus dihentikan, dan kita tidak hanya melihat militer tapi juga kepada Daw Suu untuk menunjukkan keunggulan pada itu," kata Johnson.

Dalam sebuah pernyataan setelah itu, Johnson mengatakan bahwa ketika Myanmar tengah mendorong kemajuan menuju demokrasi dalam beberapa tahun terakhir, situasi di Rakhine, menjadi catatan buruk pada reputasi negara tersebut. "Pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang mengerikan adalah noda atas reputasi negara tersebut." ungkapnya.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan ingin mendengar langsung solusi yang ditawarkan Suu Kyi atas tragedi yang terjadi di negaranya. Dia menyebut, selama pertemuan PBB tingkat menteri di New York, terdapat kebulatan pandangan bahwa kekerasan harus diakhiri.

"Dan kami menekankan perlunya dukungan kemanusiaan untuk dilalui dan juga bahwa Rohingya harus bisa kembali ke rumah," kata Bishop.

Washington juga menyerukan diakhirinya kekerasan dan pemulihan bantuan humantaria, dan seorang wakil asisten menteri luar negeri AS Patrick Murphy, dijadwalkan berada di Myanmar minggu ini.

Hubungan A.S.-Myanmar meningkat setelah militer mulai menarik diri dari pemerintahan pada tahun 2011, dan membuka jalan untuk pemilihan 2015 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi. Tapi militer tetap memegang tangan yang kuat dalam pemerintahan dan tetap bertanggung jawab atas keamanan.