PBB Kumpulkan Kesaksian Pelanggaran HAM pada Rohingya

Agustiyanti, CNN Indonesia | Selasa, 19/09/2017 22:22 WIB
PBB Kumpulkan Kesaksian Pelanggaran HAM pada Rohingya Tim penyidik PBB masih berusaha mendapatkan izin Myammar masuk ke negaranya, kendati sudah mulai mengumpulkan bukti dari pengungsi di perbatasan Co'x Bazar. (Reuters)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mengumpulkan kesaksian dari orang-orang muslim Rohingya yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pasukan militer dan keamanan Myanmar.

Kepala Misi Pencari Fakta PBB Marzuki Darusman menjelaskan, timnya masih berusaha mendapatkan izin dari Myanmar untuk memasuki negara tersebut. Namun, pihaknya sudah mulai mengumpulkan bukti dari para pengungsi dan petugas medis di kota perbatasan Cox's Bazar di negara tetangga Bangladesh.

Tim penyidik tersebut sudah memulai pekerjaannya sejak Agustus, bulan dimana serangan gerilyawan muslim Rohingya di Myanmar memicu respon militer yang memaksa lebih dari 421.000 orang Rohingya berpindah ke Bangladesh pada bulan lalu.


Myanmar telah menolak tuduhan kelompok hak asasi manusia bahwa mereka berusaha untuk mendorong masyarakat minoritas keluar dari negara bagian Rakhine. Respon militer, disebut Myanmar, hanya hanya menargetkan militan.

"Informasi awal telah diberikan bahwa beberapa tuduhan yang telah dijabarkan dalam resolusi, tercermin dalam temuan awal tim saat wawancara dengan mereka (muslim Rohingya)," kata Darusman, dikutip dari Reuters, Selasa (19/9).

Resolusi Dewan HAM PBB membentuk tim misi pencarian fakta, untuk melihat dugaan pelanggaran hak asasi manusia baru-baru ini dilakukan oleh pasukan militer dan keamanan dan pelanggaran di Myanmar, khususnya di Negara Bagian Rakhine.

Media internasional telah banyak melaporkan tentang situasi yang mengancam Rohingya dan laporan penganiayaan mereka oleh pasukan militer dan keamanan Myanmar. Kepala asasi manusia PBB menyebutkan sebagai "contoh buku teks" tentang pembersihan etnis.

Temuan awal akan dirilis dalam 10 hari ke depan. Darussalam menyebut, timnya seharusnya menyampaikan laporan penuhnya pada bulan Maret, tetapi waktunya tidak mencukupi, sehingga ia pun meminta perpanjangan waktu enam bulan.

Sementara itu, setelah lama bungkam, pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, akhirnya buka suara mengenai situasi di Rakhine, di mana kekerasan militer terhadap Rohingya dilaporkan terus terjadi.

Dalam pidato itu, Suu Kyi mengecam segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine dan berjanji akan menindak tegas pelakunya.

"Pelanggaran HAM dan tindakan lainnya yang merusak stabilitas dan harmoni, juga melemahkan aturan hukum, akan ditindak sesuai dengan hukum dan peradilan yang ketat," ujar Suu Kyi.