"Kami harus mendesak negara-negara untuk memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korea Utara," kata Kono dalam pidato di Universitas Colombia di New York, Amerika Serikat, di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (22/9).
Kono mengatakan selama ini ada sekitar 160 negara di dunia yang menjalin hubungan diplomatik dengan rezim Kim Jong-un. Indonesia adalah salah satu di antara negara-negara yang berhubungan dengan Pyongyang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang adalah waktunya masyarakat internasional bersatu untuk memaksimalkan tekanan terhadap Korut dengan mengambil tindakan konkret mengupayakan denuklirisasi di Semenanjung Korea," ucap Kono.
Pemutusan hubungan ini, tuturnya, juga sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang belakangan dikeluarkan guna menanggapi uji coba nuklir keenam pemerintahan Kim Jong-un pada awal September lalu.
Diberitakan AFP, Kono mengatakan, jika seluruh negara menaati resolusi DK PBB tersebut, Korut diperkirakan akan kehilangan 90 persen pendapatan ekspor. Menurutnya, tekanan seperti ini bisa semakin mendesak Korut untuk menghentikan program senjatanya.
[Gambas:Video CNN]
Tokyo terus berada di bawah ancaman rudal Korut setelah Pyongyang kembali meluncurkan peluru kendali yang melewati wilayah udara Jepang untuk kedua kalinya pada pekan lalu.
Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan solidaritas internasional sangat dibutuhkan untuk bisa menghentikan provokasi tersebut.
"Kita tidak bisa hanya puas dengan sanksi baru DK PBB terhadap Korut. Kita semua harus mencegah seluruh sumber daya dan peluang bagi Korut untuk mengembangkan nuklir dan rudalnya," kata Abe seperti dikutip Reuters.
"Berhasil atau tidaknya kita mengakhiri provokasi Korut itu bergantung pada solidaritas internasional. Tidak banyak waktu tersisa. Pendekatan dialog untuk berdiksusi tidak ada artinya," paparnya menambahkan saat berbicara dalam forum bisnis di sela sidang Majelis Umum PBB.