PM Spanyol Siap Pecat Pemerintahan Catalonia

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy tidak menutup kemungkinan mempergunakan hak konsitutusional untuk mencabut status otonomi Catalonia jika wilayah itu menuntut kemerdekaan.

Sebelumnya, Rajoy tidak pernah menyatakan sikap terkait penggunaan pasal 155, yang dikenal dengan sebutan opsi nuklir,  UUD. Pasal ini mengatur hak perdana menteri memecat pemerintah daerah dan mengumumkan pilkada.

Pengadilan konstitusional Spanyol memutuskan kemerdekaan Catalonia itu ilegal.

Lihat juga: Catalonia Ancam Deklarasikan Merdeka dalam Hitungan Hari

Dalam wawancara dengan koran El Pais pada Sabtu (7/10), Rajoy ditanya apakah akan menerapkan Pasal 155 UUD dan dia mengatakan: “Saya tidak menutup sama sekali jalan hukum yang ada…Idealnya, tidak perlu mengambil solusi yang ekstrim seperti itu tetapi perlu ada perubahan agar hal itu tidak terjadi.”

Puluhan ribu orang di wilayah Spanyol melakukan aksi turun ke jalan sementara Catalonia bersiap-siap menyatakan merdeka dari negara itu pada Sabtu (7/10). Sebagian besar pengunjuk rasa ini mengenakan pakaian putih dan mendesak semua pihak berunding untuk mengatasi krisis politik terburuk di Spanyol dalam beberapa tahun ini.

Lihat juga: Krisis Catalonia, Ribuan Orang Suarakan Persatuan Spanyol

Pemerintah daerah Catalonia mengatakan sekitar 90 persen yang memberi suara dalam referendum pada 1 Oktober lalu, mendukung wilayah itu memisahkan diri dari Spanyol. Warga Catalonia yang menentang pemisahan diri memboikot referendum ini.

Pemerintah pusat di Madrid mengatakan bahwa berdasarkan UUD 1978  pemisahan diri adalah ilegal.

Krisis ini merupakan ujian politik bagi Perdana Menteri Rajoy, yang bersikap tidak mau melakukan kompromi.

Sekitar 900 orang luka dalam referendum ketika polisi mencoba membubarkan pemberian suara dengan melepas tembakan peluru karet dan membubarkan massa dengan pentungan.

Polisi Spanyol dikerahkan untuk membubarkan referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober, dan kini Perdana Menteri pertimbangkan penerapan UUD untuk mencabut status otonomi Catalonia. (Reuters/Albert Gea)

Kericuhan politik ini membuat Spanyol terbagi, banyak bank dan perusahaan memindahkan kantor pusat mereka ke luar wilayah Catalonia.

Hal ini juga menggangu kepercayaan pasar pada ekonomi Spanyol sehingga Komisi Eropa meminta para pemimpin Spanyol dan Catalonia untuk mencari solusi politik.

“Saya berharap Catalonia akan jatuh ke tangan kubu moderat yang terus menerus menyumbang pada pertumbuhan ekonomi Spanyol dan peningkatan di sisi kesejahteraan. Wilayah ini tidak bisa jatuh ke tangan kaum ekstrimis, radikal dan partai CUP (partai pendukung pemisahaan diri beraliran kiri ekstrim),” kata Rajoy.

Namun, perdana menteri menolak mempergunakan juru runding untuk mengatasi krisis Catalonia inii dan referendum tersebut tidak akan mendorongnya untuk mengadakan pemilu sela di tingkat nasional.
[Gambas:Video CNN]