Dengan boykot yang dilakukan hampir seluruh pengikut pemimpin oposisi Raila Odinga, kemenangan Kenyata tentu sudah tidak dipertanyakan.
Yang belum jelas adalah kemampuannya mempersatukan negara di timur Afrika yang terpecah karena masalah etnis selama proses pemilu tiga bulan belakang ini. Kekisruhan telah berujung pada sejumlah kasus di pengadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika langkah hukum tak bisa menyelesaikan permasalahan, termasuk kemungkinan putusan untuk kembali mengulang pemilu, warga mesti bersiap menghadapi kebuntuan politik Kenyatta-Odinga yang bisa merusak negara secara ekonomi.
"Jika pengadilan tidak menganulir pemilu, Kenyatta akan maju tanpa mandat jelas dan Odinga akan menjalankan strategi protes yang kemungkinan suksesnya tidak terlalu tinggi," kata analis International Crisis Group, Murithi Mutiga, dikutip Reuters.
Lihat juga:Pemilu Kenya Ricuh, 11 Orang Meninggal |
Komisi pemilu menyatakan satu dari 10 tempat pemungutan suara tidak jadi dibuka karena "tantangan keamanan." Semalam, Kepala Komisi Wafula Chebukati berkicau di Twitter, menyebut 6,55 juta surat suara telah dipakai--hanya 34,5 persen dari pendaftar terpilih.
Pada 8 Agustus lalu, jumlah pemilih mencapai 80 persen.
Sekitar 50 orang tewas, kebanyakan karena kekerasan polisi, sejak pemilu Agustus. Dikhawatirkan kekerasan akan terus berlangsung, menyusul tragedi etnis yang dipicu pemilu dan menewaskan 1.200 orang, satu dekade lalu.
Hasil pemilu menjadi perhatian seluruh negara Afrika timur yang mengandalkan Kenya sebagai rekan perdagangan dan pusat logistik. Negara-negara Barat pun memantau karena memandang Nairobi sebagai benteng dari militansi Islamis di Somalia dan konflik Sudan Selatan serta Burundi.
(aal)