KTT ASEAN-UE, Jokowi Desak Eropa Setop Diskriminasi Sawit

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mendesak Uni Eropa mencabut resolusi Parlemen Uni Eropa yang mendiskriminasi negara produsen minyak kelapa sawit, termasuk Indonesia. Desakan itu disampaikan Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dengan Uni Eropa dalam peringatan 40 tahun kerja sama di Manila, Filipina, Selasa (14/11).

"Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit,” kata Jokowi pada KTT ASEAN-UE tersebut.

Resolusi Uni Eropa bertajuk Palm Oil and Deforestation of Rainforest melarang pemakaian biodiesel berbasis minyak kelapa sawit mulai 2020.  Resolusi parlemen Eropa itu dianggap memberikan sentimen negatif kepada negara-negara penghasil sawit terbesar, seperti Indonesia dan sejumlah negara lainnya. 

Lihat juga: Kelapa Sawit jadi Stimulus Kenaikan Industri Manufaktur

Dalam resolusi itu, Eropa menggambarkan bahwa perusahaan kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Pengembangan industri sawit Indonesia termasuk yang disebut tidak memperhatikan lingkungan sehingga merusak hutan.

Dalam KTT ASEAN-UE, Jokowi juga mendesak Uni Eropa menghapus serangkaian kebijakan dan sikap lainnya yang juga dianggap dapat merugikan dan merusak citra produsen minyak kelapa sawit.

Menurut pernyataan kantor Sekretariat Presiden yang diterima CNNIndonesia.com, Jokowi menyatakan isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, industri kelapa sawit juga mempersempit celah pembangunan serta membantu pembangunan ekonomi yang inklusif.

Apalagi saat ini terdapat 17 juta warga Indonesia yang hidupnya baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kelapa sawit. Di mana sekitar 42 persen lahan perkebunan sawit dimiliki oleh petani kecil.

Lihat juga: RI-Malaysia Lawan Resolusi Diskriminatif UE soal Sawit

Jokowi menegaskan bahwa tudingan itu bertolak belakang dengan komitmen negara penghasil minyak sawit untuk mengeola sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurut Jokowi, Indonesia paham betul mengenai pentingnya memproduksi kelapa sawit secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan aspek lingkungan.

"Berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu pun mendapat dukungan dari sejumlah negara ASEAN lain seperti Malaysia, yang merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar. (nat)