Menlu RI Desak Myanmar Jamin Keamanan Etnis Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi meminta Myanmar untuk menjamin keamanan para pengungsi Rohingya saat proses pemulangan berlangsung. Permintaan itu diutarakan Retno saat bertemu Dubes Myanmar Ei Ei Khin Aye di Jakarta, Jumat (24/11).

“Jaminan keamanan para pengungsi jadi salah satu yang saya bicarakan dengan Dubes tadi dan pada pertemuan Asia-Eropa kemarin di Naypyidaw. Keamanan tentunya penting untuk dipertimbangkan dan diutamakan dalam proses repatriasi ini karena kami khawatir akan memunculkan masalah jika tidak dipertimbangkan,” kata Retno yang ditemui seusai membuka acara "Update from the Regions: The Windows of Jawa Tengah di Jakarta, Jumat (24/11).

Kesepakatan untuk memulangkan etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh, yang berbatasan dengan Myanmar, berhasil dicapai usai pembicaraan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan Mahmood, Kamis (23/11).

Lihat juga: Myanmar-Bangladesh Sepakati Pemulangan Rohingya

Seusai kesepakatan itu, Myanmar dan Bangladesh akan membentuk kelompok kerja yang bertanggung jawab selama proses pemulangan para pengungsi berlangsung.

“Dubes menuturkan pokja repatriasi ini akan dibentuk dalam dua bulan ke depan. Setelah itu, proses pemulangan baru bisa berjalan,” kata Retno.

Proses pemulangan pengungsi ini menjadi salah satu langkah awal Myanmar yang diharapkan dunia internasional mampu mempercepat penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine sejak akhir Agustus lalu dan mengincar minoritas Muslim Rohingya itu.

Lihat juga: China Perkuat Relasi dengan Militer Myanmar

Selain keamanan, kepada Khin Aye, Retno mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur secara inklusif penting diutamakan oleh pemerintah Myanmar untuk menunjang pemulangan para pengungsi dan pemulihan Rakhine secara menyeluruh.

Sejak krisis yang dipicu bentrokan kelompok bersenjata dan militer pecah pada 25 Agustus lalu, sedikitnya 600 ribu Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh untuk mengungsi. Konflik itu pun diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang, terutama Rohingya.

Meski berencana menerima kembali para pengungsi, Myanmar mengatakan hanya akan memulangkan para pengungsi yang telah lolos verifikasi dengan menunjukan dokumen yang bisa membuktikan bahwa mereka merupakan warga Myanmar.

Lihat juga: Aktivis Tuduh Rezim Apartheid Myanmar Picu Krisis Rohingya

Sementara itu, sebagian pengungsi di perbatasan Bangladesh merasa pesimistis bisa kembali ke kampung halamannya di Rakhine lewat repatriasi. Sebab, mereka merasa tak mampu lolos verifikasi jika harus menunjukan dokumen-dokumen kependudukan.

Pasalnya, Muslim Rohingya sejak lama tidak pernah diakui sebagai warga negara Myanmar. Warga lokal di sana pun kerap menganggap Rohingya sebagai bengali, imigran ilegal asal Bangladesh.

Dalam hukum kewarganegaraan Myanmar 1982 bahkan etnis Rohingya tidak masuk sebagai etnis resmi negara di Asia Tenggara itu. (nat)