Soal Yerusalem, DPR Minta Hubungan dengan AS Ditinjau Ulang

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Hanafi Rais, menyarankan pemerintah meninjau ulang hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat, menyusul langkah negara tersebut mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hanafi mengatakan kebijakan Presiden Donald Trump menandakan AS tidak meghormati negara-negara Islam di dunia, termasuk Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim dan hingga saat ini terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Peninjauan ulang hubungan bilateral "itu bisa jadi opsi, karena terus terang (pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel) itu berarti Indonesia tidak dianggap," ujar Hanafi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (7/12).

Lebih dari itu, Hanafi berharap Presiden Joko Widodo tidak hanya memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan negosiasi. Ia meminta Jokowi bersikap tegas dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara 1945.

"Jokowi harus mempertimbangkan bagaimana bisa mencegah Trump dengan niat ngawurnya itu," ujarnya.

Lihat juga: Akui Yerusalem, Dubes Palestina Sebut Trump Salah Besar

Hanafi mengatakan Trump tidak sensitif terhadap umat Islam karena mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mengesampikan proses perdamaian antara Palestina dan Israel yang saat ini tengah berjalan.

Lebih lanjut, politikus PAN ini menilai kebijakan Trump akan memicu konflik baru antara Palestina dan Israel. Bahkan, konflik diperkirakan akan melibatkan pihak ketiga.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau sekarang Trump memunculkan isu yang sangat sensitif ini tentu akan menyulut perang baru. Apakah melibatkan negara di Arab, Timur Tengah, atau aktor-aktor non-negara," ujarnya.

Hanafi juga menyebut ada dua spekulasi di balik langkah Trump tersebut. Pertama, pengambilan kebijakan ini adalah upaya Trump untuk mengalihkan isu penyelidikan terkait intervensi Rusia di pemilihan umum presiden tahun lalu.

Lihat juga: Jokowi Perintahkan Menlu Panggil Dubes AS Sikapi Yerusalem

"Kedua, jangan-jangan ini bagian dari setting Israel yang mungkin melihat koalisi taktis dengan Amerika di Timur Tengah sudah kewalahan," ujar Hanafi, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel diumumkan oleh Trump semalam. Kebijakan itu diambil berdasarkan undang-undang yang telah disahkan sejak 1995 silam tapi selalu ditangguhkan setiap enam bulan oleh semua presiden yang menjabat sebelumnya. 

Masyarakat internasional tidak mengakui klaim pemerintah zionis atas kota yang diperebutkan karena alasan historis dan religius ini. Walau demikian, warga Israel sejak awal tetap menganggap Yerusalem sebagai ibu kota abadinya. 

(aal)