Seluruh Terdakwa Korupsi Telekomunikasi India Dibebaskan

Rinaldy Sofwan & Reuters, CNN Indonesia | Jumat, 22/12/2017 05:47 WIB
Seluruh Terdakwa Korupsi Telekomunikasi India Dibebaskan Mantan menteri India, Andimuthu Raja, dibebaskan dari dakwaan korupsi telekomunikasi. (REUTERS/Adnan Abidi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan India membebasakan seorang mantan Menteri Telekomunikasi, sejumlah politikus, dan eksekutif bisnis dari dakwaan korupsi beserta pencucian uang terkait izin telekomunikasi. Mereka dilepaskan dari jeratan salah satu kasus korupsi terbesar di negara tersebut karena kurangnya bukti.

Kasus ini terkait dugaan penjualan izin telekomunikasi dan jaringan udara dengan harga di bawah pasar yang diduga terjadi pada 2008 lalu. Auditor federal menyebut tindakan itu bisa merugikan negara sebesar US$ 28 milyar atau kurang lebih Rp 378 triliun.

Sidang khusus digelar oleh penyidik federal untuk menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa, termasuk bekas Menteri Telekomunikasi Andimuthu Raja, pada Kamis (21/12).


"Jaksa gagal besar dalam membuktikan dakwaannya," kata pengacara terdakwa, Vijay Aggarwal kepada wartawan, mengutip putusan hakim.

Saham perusahaan yang terdampak kasus ini meningkat usai putusan dijatuhkan. Reliance Communications Ltd mendapatkan peningkatan 13,3 persen, DB Realty melonjak 20 persen dan SUN TV Networks Ltd meningkat hingga 6,8 persen. 
Skandal ini merugikan Perdana Menteri Manmohan Singh dan pemerintahannya di kala itu. Skandal ini sempat memicu unjuk rasa protes di jalanan.

Kasus ini adalah salah satu dari beberapa skandal yang muncul saat masa jabatan kedua Singh. Dampaknya, pembuatan kebijakan dan reformasi ekonomi menjadi terganggu karena perhatian pemerintah teralihkan.

Ketidakpastian juga merusak sentimen bisnis di ekonomi terbesar ketiga Asia ini, dan berujung pada pertanyaan soal upaya pemerintah untuk memberantas korupsi.

Pada 2012, Mahkamah Agung memerintahkan penolakan atas 122 izin yang dikantongi delapan operator, menyatakan izin tersebut ilegal dan prosesnya "asal-asalan, berubah-ubah dan bertentangan denagn kepentingan publik."

(arh)