Qatar, Yordania Desak Guatemala Cabut Rencana soal Yerusalem

Anadolu, CNN Indonesia | Rabu, 27/12/2017 10:12 WIB
Qatar, Yordania Desak Guatemala Cabut Rencana soal Yerusalem Yordania, Indonesia dan Qatar mengecam langkah Guatemala yang akan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. (Dok. Kementerian Luar Negeri)
Jakarta, CNN Indonesia -- Qatar dan Yordania mendesak Guatemala membatalkan keputusan untuk memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Keputusan Guatemala bertentangan dengan konsensus internasional yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa baru-baru ini yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan seruan Majelis untuk   menahan diri agar tidak mendirikan misi diplomatik disana," kata Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita Anadolu, Selasa (26/12).

"Kami menganggap keputusan ini (Guatemala) batal dan tidak memiliki kekuatan hukum," kata Kemlu Qatar sambil mengharapkan Guatemala akan mempertimbangkan kembali langkah tersebut.




Adapun Yordania menggambarkan keputusan Guatemala sebagai tindakan provokatif dan melanggar resolusi-resolusi internasional.

"Kami menolak keputusan Guatemala untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem," kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman al-Safadi lewat akun Twitternya, Senin (25/12).

"Yerusalem yang terjajah (Israel) adalah Ibu Kota Palestina, ditentukan dengan perbatasan sebelum 1967, tetap menjadi syarat tercapainya perdamaian di kawasan," kata Al Safadi.


Indonesia juga  mengecam keputusan Guatemala yang berencana memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem mengikuti langkah Presiden AS Donald Trump mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel.

"Indonesia mengecam keputusan Guatemala yang berencana memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem," demikian Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa Malam lewat akun resmi Twitternya.



Presiden Guatemala Jimmy Morales mengumumkan rencana pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem seusai pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu (24/12). Langkah itu diambil mengikuti Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, 6 Desember 2017 lalu.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keputusan itu sebagai "tindakan berani yang tidak terhormat, dari kelompok aliansi internasional dimana Guatemala adalah salah satu anggotanya."

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tiga pekan lalu menuai kecaman dunia Arab dan sekutu-sekutunya di Barat.


Pekan lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)mengesahkan resolusi yang mengecam pengakuan Trump dan mengimbau negara-negara untuk tidak ikut memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Resolusi itu berhasil disahkan dengan 128 suara mendukung, sembilan menolak, dan 35 abstain. Dua puluh satu anggota tidak memberikan surat suara atau menyatakan diri tidak hadir. Meski tidak mengikat, Resolusi Majelis Umum PBB menunjukkan penolakan dunia atas langkah Trump.

Sebelum pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Trump mengancam untuk menghentikan bantuan bagi negara-negara yang mendukung resolusi yang menentang keputusannya memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tindakan resmi sebagai pengakuan Yerusalem atas Ibu Kota Israel.

[Gambas:Video CNN] (nat)