Kemlu RI Sebut Masih Ada 500-an WNI di Suriah
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Senin, 08 Jan 2018 16:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan masih ada sekitar 500 warga Indonesia yang berada di Suriah dan sebagian besar merupakan tenaga kerja ilegal.
Iqbal mengatakan meski pemerintah telah menangguhkan pengiriman TKI ke dan mengevakuasi belasan ribu WNI dari Suriah sejak 2011 lalu, masih banyak warga Indonesia terutama TKI yang pergi tanpa dokumen resmi ke negara konflik itu.
“Kami telah melakukan evakuasi pada 2011 lalu. Saat itu jumlah WNI yang terdata sebanyak 12.700-an orang. Sejak 2011 sampai saat ini kami telah memulangkan 13.000-an WNI lebih, seharusnya sudah bersih tapi ternyata masih ada 500-an WNI di sana dan sebagian besar itu TKI,” kata Iqbal di Kemlu RI, Senin (8/1).
“Itu artinya ada gelombang baru yang pergi dan masuk ke Suriah dalam rentang waktu 2011 sampai saat ini padahal kami telah lakukan evakuasi dan moratorium,” lanjutnya.
Meski begitu, Iqbal mengatakan sebagian besar TKI tersebut berdomisili di ibu kota Damaskus dan jauh dari wilayah konflik. Selain pekerja migran, dia menuturkan beberapa mahasiswa Indonesia juga masih bertahan tinggal di Suriah.
Iqbal menyebutkan sejauh ini pihaknya masih berupaya memulangkan para WNI tersebut. Sebagian besar evakuasi dilakukan atas laporan pengaduan yang diterima Kemlu RI atau Kedutaan Besar RI di Suriah.
“Pelajar sebagian besar sudah pulang namun masih ada beberapa yang tinggal di sana dan sebagian besar terpusat di Damaskus. Kalau keberadaan WNI kita di kota lain seperti Homz, Raqqa, Alepo—bagian utara Suriah yang tidak berada di kontrol efektif pemerintah Suriah tidak bisa kami pastikan keberadaannya,” kata Iqbal.
“Kasus-kasus pemulangan juga lebih banyak yang kami tangani itu berdasarkan laporan atau pengaduan baik WNI/TKI yang melapor ke KBRI atau pengaduan keluarga yang bersangkutan ke Kemlu RI,” lanjutnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sedikitnya 2.500 TKI masih pergi ke sejumlah negara di Timur Tengah setiap bulan, meski pemerintah telah menangguhkan pengiriman pekerja migran ke kawasan tersebut pada 2015 lalu.
Selain karena kondisi negara Timur Tengah yang tengah banyak dilanda konflik, moratorium TKI dilakukan sebagai upaya mencegah meningkatnya kekerasan dan kasus hukum yang melibatkan para pekerja Indonesia.
Sementara itu, salah satu faktor maraknya TKI ilegal ke Timur Tengah hingga saat ini adalah permintaan tinggi pekerja domestik di kawasan, terutama di Arab Saudi.
Sejumlah negara di kawasan itu pun disebut tidak mengakui kebijakan moratorium dari pemerintah Indonesia ini sehingga masih mengeluarkan visa pekerja bagi para TKI. (nat)
Iqbal mengatakan meski pemerintah telah menangguhkan pengiriman TKI ke dan mengevakuasi belasan ribu WNI dari Suriah sejak 2011 lalu, masih banyak warga Indonesia terutama TKI yang pergi tanpa dokumen resmi ke negara konflik itu.
“Kami telah melakukan evakuasi pada 2011 lalu. Saat itu jumlah WNI yang terdata sebanyak 12.700-an orang. Sejak 2011 sampai saat ini kami telah memulangkan 13.000-an WNI lebih, seharusnya sudah bersih tapi ternyata masih ada 500-an WNI di sana dan sebagian besar itu TKI,” kata Iqbal di Kemlu RI, Senin (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Iqbal mengatakan sebagian besar TKI tersebut berdomisili di ibu kota Damaskus dan jauh dari wilayah konflik. Selain pekerja migran, dia menuturkan beberapa mahasiswa Indonesia juga masih bertahan tinggal di Suriah.
Iqbal menyebutkan sejauh ini pihaknya masih berupaya memulangkan para WNI tersebut. Sebagian besar evakuasi dilakukan atas laporan pengaduan yang diterima Kemlu RI atau Kedutaan Besar RI di Suriah.
“Pelajar sebagian besar sudah pulang namun masih ada beberapa yang tinggal di sana dan sebagian besar terpusat di Damaskus. Kalau keberadaan WNI kita di kota lain seperti Homz, Raqqa, Alepo—bagian utara Suriah yang tidak berada di kontrol efektif pemerintah Suriah tidak bisa kami pastikan keberadaannya,” kata Iqbal.
“Kasus-kasus pemulangan juga lebih banyak yang kami tangani itu berdasarkan laporan atau pengaduan baik WNI/TKI yang melapor ke KBRI atau pengaduan keluarga yang bersangkutan ke Kemlu RI,” lanjutnya.
 Foto: Pensosbud KBRI DamaskusTKI yang dipulangkan KBRI Damaskus dalam program repatriasi (Pensosbud KBRI Damaskus) |
Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sedikitnya 2.500 TKI masih pergi ke sejumlah negara di Timur Tengah setiap bulan, meski pemerintah telah menangguhkan pengiriman pekerja migran ke kawasan tersebut pada 2015 lalu.
Selain karena kondisi negara Timur Tengah yang tengah banyak dilanda konflik, moratorium TKI dilakukan sebagai upaya mencegah meningkatnya kekerasan dan kasus hukum yang melibatkan para pekerja Indonesia.
Sementara itu, salah satu faktor maraknya TKI ilegal ke Timur Tengah hingga saat ini adalah permintaan tinggi pekerja domestik di kawasan, terutama di Arab Saudi.
Sejumlah negara di kawasan itu pun disebut tidak mengakui kebijakan moratorium dari pemerintah Indonesia ini sehingga masih mengeluarkan visa pekerja bagi para TKI. (nat)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK