Swedia Akan Sebarkan Selebaran soal Ancaman Perang

Jakarta, CNN Indonesia -- Swedia tengah mempersiapkan selebaran yang akan disebarkan ke 4,7 juta rumah, berisi peringatan akan ancaman perang di tengah agresi Rusia.

Selebaran ini meminta penduduk Swedia bersiap untuk "krisis dan bencana di masa damai, namun juga serangan lain terhadap masyarakat dan Swedia. Menurut Badan Kontengensi Sipil Swedia, langkah ini merupakan strategi terbaru untuk merespons agresi dari Rusia dan "situasi keamanan" di kawasan Baltik.

Lihat juga: Trump Sebut Rusia Bantu Korut Mengelak dari Sanksi

CNN melansir pada Rabu (17/1), selebaran itu akan dipublikasikan pada akhir tahun ini. Tujuannya, adalah untuk mengedukasi warga Swedia soal persiapan apa yang harus dilakukan seandainya sesuatu yang darurat terjadi. Selain selebaran, Swedia juga menyiapkan bunker yang dulunya digunakan ketika masa Perang Dingin.

Juru bicara Badan Kontegensi Sipil kepada CNN menyebut bahwa selebaran juga memberikan tips praktis agar warga memiliki stok makanan, wair, dan selimut di rumah masing-masing.

Sebelumnya, Swedia sudah menginvestasikan secara serius di sektor pertahanan, dengan memberlakukan wajib militer, juga memposisikan pasukan di lokasi strategis, seperti misalnya Pulau Gotland.

Lihat juga: Trump Beri CNN Empat dari 11 'Fake News Awards'

Wajib militer ini pernah dihentikan pada 2010, lalu digantikan dengan sistem perekrutan dengan surarela. Namun pada 2018, wajib militer kembali diberlakukan.

Strategi pertahanan Swedia lainnya adalah dengan menambah jumlah tentara. Saat ini, Swedia masih kekurangan 1.000 prajurit purnawaktu. Nantinya, Swedia berharap untuk memiliki 6.000 prajurit purnawaktu, menambah jumlah 10.000 prajurit paruh waktu yang ada saat ini.

Pada Mei 2017, Menteri Pertahanan Swedia Peter Hultqvist mengatakan Rusia telah menunjukkan bahwa mereka siap menggunakan kekuatan militer untuk memenuhi tujuan-tujuan politik mereka. Untuk mengantisipasi ancaman dari Rusia, Swedia telah menaikkan anggaran pertahanan menjadi 720 juta dolar per lima tahun sejak Februari 2015. (atk/stu)