Jakarta, CNN Indonesia --
Jepang mengutarakan niat untuk mempertemukan Perdana Menteri
Shinzo Abe dengan pemimpin Korea Utara
Kim Jong Un. Niat itu disampaikan kepada Pyongyang, dan telah dibahas secara internal oleh Korea Utara. Menurut dokumen brifing Partai Buruh Korut, pertemuan Kim dan Abe bisa dilaksanakan pada awal Juni.
Menurut surat kabar Jepang,
Asahi Shimbun, pemerintah Kim Jong Un telah membahas tawaran Jepang tersebut di kalangan para pemimpin Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara.
"Pemerintah Jepang telah menyampaikan keinginan untuk menggelar pertemuan para pemimpin, melalui Asosiasi Warga Korea di Jepang atau Chongryong,
de facto menjadi kedutaan Pyongyang di Jepang," tulis
Asahi Shimbun, mengutip dokumen brifing tersebut seperti dilansir
Reuters, Kamis (29/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat kabar tersebut dalam sebuah artikel dari Seoul menyatakan pemerintahan Kim Jong Un telah menjelaskan rencana diplomatik bilateral dengan Korea Utara, Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia.
Awal pekan ini, Kim Jong Un untuk pertama kalinya mengadakan lawatan ke luar negeri, memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping. Adapun pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in rencananya akan digelar akhir April, disusul pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir Mei.
Menurut dokumen brifing Korea Utara yang disampaikan kepada para para pemimpin Partai Buruh yang berkuasa, kemungkinan pertemuan tingkat tinggi dengan Jepang adalah awal bulan Juni.
Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, membuka kemungkinan PM Abe bertemu Kim Jong Un. Dalam wawancara dengan Reuters Selasa, (27/3), Jepang terbuka mengawasi persiapan KTT Korut-Korsel dan pertemuan Kim-Trump.
Mengutip sumber lain yang tidak disebut namanya, Asahi menyatakan mitra dialog Korea Utara untuk masalah keamanan adalah Amerika, tapi negara itu "hanya bisa berharap bantuan keuangan dalam skala besar dari Jepang."
Korea Utara berharap untuk mendapatkan bantuan dari Jepang sekitar US$20 miliar hingga US$50 miliar jika menormalisasi hubungan, tulis
Asahi Shimbun. Namun disebutkan bahwa dokumen brifing tersebut tidak menjelaskan secara spesifik soal tahap-tahap normalisasi hubungan bilateral dengan Jepang, seperti yang disepakati pada 2002.
(nat)