Jakarta, CNN Indonesia --
Irak menggelar pemilihan umum (pemilu) pertama sejak terbebas dari kelompok teror negara Islam (
ISIS), Sabtu (12/5).
Meski begitu, rakyat Irak pesimistis bahwa pemimpin baru bakal membawa stabilitas dan kemakmuran ekonomi yang telah lama dijanjikan.
Dilansir kantor berita
Reuters, sejumlah tempat pemungutan suara dibuka di Ibu Kota Baghdad dan sejumlah kota lain. Lebih dari 7.000 kandidat di 18 provinsi bakal memperebutkan 329 kursi di Parlemen Irak. Seperempatnya ditetapkan harus diisi perempuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya akan berpartisipasi tetapi saya akan menandai 'x' pada surat suara saya. Tak ada keamanan, tak ada pekerjaan tak ada layanan. Para kandidat hanya ingin memenuhi isi saku mereka, bukan ingin menolong rakyat," kata Jamal Mowasawi, seorang pedagang daging berusia 61 tahun seperti dilansir
Reuters.
Tiga kandidat utama yang bersaing dalam pemilu kali ini adalah petahana Perdana Menteri Haider Al-Abadi, pendahulunya Nuri Al-Maliki dan komandan milisi Syiah Hadi Al-Amiri. Semuanya memerlukan dukungan Iran. Namun Al-Abadi diunggulkan menang.
Negeri seribu satu malam penghasil minyak itu berjuang untuk kembali stabil sejak invasi pimpinan Amerika Serikat menumbangkan pemimpin Irak Saddam Hussein pada 2003. Sejak itu banyak warga Irak kehilangan kepercayaan pada politisi mereka.
Siapapun yang dipilih parlemen baru sebagai perdana menteri akan menghadapi berbagai tantangan pasca-perang tiga tahun melawan ISIS yang telah merugikan negara sekitar US$100 miliar.
Sebagian besar kota Mosul telah menjadi puing-puing dalam pertempuran menggulingkan ISIS. Perlu miliaran dolar untuk membangun kembali di tengah ekonomi yang stagnan.
Ketegangan sektarian yang meletus pada perang sipil 2006-2007 masih menjadi ancaman keamanan utama. Tiga etnis utama Syiah, Sunni dan Kurdi masih berselisih selama beberapa dekade dan perpecahan sektarian masih sedalam dulu.
Adapun dua pendukung utama Irak, Washington dan Teheran kini saling bermusuhan sehingga tak dapat diharapkan untuk membantu pembangunan.
(nat)