Dua Pertiga Anggota DK PBB Kecewa soal Israel

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua pertiga anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutarakan "kekhawatiran mendalam" karena resolusi soal penghentian pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina tidak diimplementasikan.

Pernyataan dalam surat yang disampaikan 10 dari 15 anggota dewan kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres ini bertepatan dengan hari paling berdarah bagi warga Palestina sejak 2014. Pasukan Israel menembaki puluhan orang di Gaza saat pemerintahan Donald Trump membuka Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

"Dewan Keamanan mesti mendukung resolusinya dan memastikan hal tersebut berarti; jika tidak, kami berisiko mengecilkan kredibilitas sistem internasional," bunyi pernyataan Bolivia, China, Pantai Gading, Guinea Khatulistiwa, Perancis, Kazakhstan, Kuwait, Belanda, Peru dan Swedia, dikutip Reuters, Selasa (15/5).

Sebulan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjabat pada Januari 2017, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang menuntut Israel mengakhiri permukimannya. Resolusi itu didukung 14 negara anggota dan satu abstain dari AS yang masih dipimpin Presiden Barrack Obama.

Lihat juga: Puluhan Warga Palestina Tewas, Gedung Putih Salahkan Hamas

Utusan PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov melaporkan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel secara terbuka menolak tuntutan tersebut, tahun lalu. Kedua pihak juga tak menghiraukan seruan untuk menghentikan provokasi dan retorika provokatif.

Para anggota dewan yang mengirim surat kepada Guterres menyatakan langkahnya itu dilakukan "untuk mengutarakan kekhawatiran mendalam soal kurangnya implementasi" resolusi tersebut.

Negara-negara itu juga meminta Guterres memberikan laporan caturwulannya soal implementasi resolusi disampaikan dalam bentuk tulisan, alih-alih lisan.

"Meski terkadang ada alasan sah untuk memberikan laporan secara lisan, hal itu mestinya disimpan untuk keadaan tertentu saja," bunyi surat itu.

Lihat juga: Bentrok Palestina di Gaza, Turki Dorong Pertemuan Darurat OKI

Resolusi juga "menggarisbawahi bahwa PBB tidak akan mengakui perubahan apapun pada garis yang ditetapkan 4 Juni 1967, termasuk soal Yerusalem, kecuali yang disepakati pihak terkait melalui negosiasi."

Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya. Sementara warga Palestina meminta bagian timur kota tersebut sebagai ibu kota kelak jika sudah sepenuhnya merdeka.

Sebagian besar negara dunia menilai Yerusalem Timur, yang dicaplok Israel pada saat perang 1967, sebagai daerah pendudukan. Wilayah itu termasuk situs-situs yang dianggap suci oleh umat Muslim, Yahudi dan Kristiani.

Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem memenuhi janji kampanye Trump, yang pada Desember lalu juga sudah menyatakan resmi mengakui lokasi itu sebagai ibu kota Israel.

(aal)