Komisi Anti-korupsi Panggil Najib Terkait 1MDB Selasa Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi anti-korupsi Malaysia (MACC) melayangkan panggilan kepada mantan Perdana Menteri Najib Razak untuk memberikan keterangan terkait skandal korupsi lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) pada Selasa pekan depan.

Seorang anggota panel penyelidikan kasus 1MDB dari MACC mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya sudah memberikan notifikasi mengenai pemanggilan itu saat mendatangi rumah Najib di Kuala Lumpur pada Jumat (18/5).

"Mereka di sana untuk memberikan notifikasi untuk datang ke MACC pada Selasa depan guna mendapatkan keterangan terkait SRC (SRC International, bekas anak perusahaan 1MDB bidang energi)," ujar seorang sumber kepada Reuters.

Lihat juga: Skandal 1MDB, Mahathir Sebut Istri Najib Mungkin Diperiksa

Sumber itu mengatakan bahwa MACC menemukan bukti ada aliran dana sekitar US$10,6 juta ke rekening milik Najib dari unit pendanaan negara SRC International, bekas anak perusahaan 1MDB.

Skandal ini pertama kali menjadi sorotan setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa ada aliran dana sebesar US$681 juta dari 1MDB masuk ke rekening pribadi Najib.

Saat menjabat, Najib selalu membantah tudingan ini dengan berkilah bahwa uang tersebut merupakan sumbangan dari anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi.

Setelah Najib digulingkan oleh Mahathir dalam pemilu bersejarah pada pekan lalu, pemerintah Malaysia langsung melakukan penyelidikan besar-besaran.

Lihat juga: OJK Klarifikasi Status Anggota Komite Penyelidik 1MDB

Sejak awal pekan ini, kepolisian menggeledah sejumlah properti milik Najib, termasuk dua kondominium yang disambangi pada Jumat (18/5).

Dalam penggeledahan itu, kepolisian menyita 284 kotak berisi tas bermerek buatan desainer ternama, juga puluhan tas lain yang dipenuhi perhiasan dan uang tunai.

Pemerintah Malaysia juga membentuk komite khusus untuk menyelidiki skandal 1MDB dengan anggota lima orang, termasuk mantan Jaksa Agung, Abu Talib Othman, dan satu konsultan yang pernah dikontrak Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Faris Rabidin. (has)