Tembok Perbatasan Mandek, Trump Ancam Tutup Lagi Pemerintahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan membiarkan pemerintahan federal tutup jika Partai Demokrat tak mendanai tembok perbatasan yang ia gagas dan mendukung perubahan hukum imigrasi. Ia yakin sikap kerasnya akan menguntungkan Partai Republik jelang pemilihan umum Kongres, November ini.

Walau demikian, gangguan pada operasi pemerintahan federal bisa merugikan Trump jika para pemilih menyalahkan Partai Republik, yang menguasai Kongres, atas interupsi layanan publik.

"Saya bersedia untuk 'menutup' pemerintahan jika Demokrat tak memberikan kami suara untuk Keamanan Perbatasan, yang termasuk tembok itu!" kata Trump melalui Twitter, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (30/7).

Warga Amerika terbelah berdasarkan partai soal imigrasi, dan 81 persen pendukung Republik mendukung cara Trump mengatasi masalah ini, menurut survei Reuters/Ipsos.

Lihat juga: Trump 'Terpaksa' Teken RUU Anggaran US$1,3 Triliun

Presiden dari Partai Republik ini telah beberapa kali mengancam menutup pemerintahan sejak menjabat pada 2017, dalam rangka mendorong imigrasi sebagai prioritas dalam anggaran pengeluaran Kongres, terutama untuk mendanai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan selatan AS. Trump meminta $25 miliar untuk itu.

"Saya rasa itu tak ada gunanya, jadi mari kita hindari," kata Senator Partai Republik, Ron Johnson, yang juga ketua Komisi Keamanan Dalam Negeri Senat, kepada CBS.

Kongres mesti menyepakati anggaran untuk mendanai pemerintah sebelum 30 September.

Meski Republik menguasai Senat dan Dewan Perwakilan, perselisihan antara politikus moderat dan konservatif di dalam partai menghambat proses legislasi.

Lihat juga: Kongres AS Sepakat Akhiri 'Government Shutdown'

Perseteruan soal tingkat pengeluaran dan imigrasi berujung pada penutupan pemerintahan selama tiga hari pada Januari dan satu jam pada Februari.

Pada Juni, Dewan Perwakilan menolak undang-undang imigrasi yang didukung oleh para politikus konservatif Republik.

Trump membuat hukum imigrasi keras sebagai fokus pemerintahannya, mulai dari larangan untuk orang-orang dari negara mayoritas Muslim hingga pemisahan anak-anak imigran dari orang tuanya di perbatasan AS-Meksiko.

Seorang hakim federal, Jumat, mengimbau pemerintah AS berfokus mencari para orang tua imigran yang dideportasi meninggalkan anaknya di Amerika Serikat.

(aal)