Menang Pemilu, PM Hun Sen akan Berpidato di Majelis Umum PBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Kamboia Hun Sen menyatakan bahwa dia akan berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) setelah kemenangannya dalam pemilu 29 Juli lalu, yang dikritik sebagai "kematian demokrasi".

Meski hasil pemilu resmi belum akan diumumkan hingga pertengahan Agustus, namun partai Hun Sen, Partai Rakyat Kamboja (CPP) mengklaim telah memenangi semua 125 kursi parlemen.

Para kritik menyebut pemilu itu 'palsu' tanpa kehadiran partai oposisi terbesar Kamboja Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), yang dibubarkan melalui keputusan Mahkamah Agung dengan tuduhan penghianatan.

Tak hanya membubarkan CNRP, sebanyak 118 anggota partai tersebut juga dilarang berpolitik selama 5 tahun.

Pilihan Redaksi Pemilu Kamboja, ASEAN Dinilai Gagal Lindungi Demokrasi Oposisi: Hasil Pemilu Tanda Kematian Demokrasi Kamboja Menilik Demokrasi Semu dan Ancaman Rezim Dinasti di Kamboja

Pemimpin CNRP Kem Sokha dipenjara dengan tuduhan pengkhianatan sejak September. Dia masih menunggu persidangan awal pasca penahanan.

Dilansir kantor berita Reuters, Hun Sen, 66, menyatakan akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB jika kabinet barunya terbentuk pada Agustus, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Kamboja tidak memerlukan persetujuan dari luar.

"Saya akan pergi ke markas PBB untuk berpidato agar mereka (komunitas internasional) bisa melihat bahwa sebagai negara yang berdaulat, yang menggelar pemilu sendiri, kami tidak membutuhkan stempel persetejuan dari siapapun," kata Hun Sen saat berkumpul dengan para atlet di Phnom Penh, Senin (6/8).

Terakhir kali PM Hun Sen berpidato di Sidang Majelis Umum PBB adalah pada September 2015. Saat itu dia menyerukan negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Kamboja.

Menurut Kantor Koordinator Perwakilan PBB di Kamboja, pemerintah Kamboja belum menyampaikan kehadiran mereka di pertemuan tahunan PBB, September tersebut.

Menurut Hun Sen, Komisi Pemilu Kamboja (NEC) akan mengumumkan hasil resmi pemilu pada Agustus 15 dan jika tidak ada keluhan maka pemerintahan baru akan dibentuk.

Otoritas setempat menyingkirkan seluruh pesaing dan pengkritik termasuk sejumlah media, kelompok masyarakat sipil, aktivis HAM dan NGO yang dapat merusak peluangnya untuk kembali berkuasa.

Pemerintahan Amerika Serikat telah resmi membatasi pemberian visa bagi sejumlah pejabat pemerintah Kamboja yang dekat dengan Hun Sen, dan menyatakan akan memperluas larangan visa karena keprihatinan serius mengenai pelaksanaan pemilu Kamboja. (sab/nat)