Trump Teken Beleid Pertahanan Blokir Penjualan F-35 ke Turki

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Selasa, 14/08/2018 14:07 WIB
Trump Teken Beleid Pertahanan Blokir Penjualan F-35 ke Turki Presiden AS Donald Trump menandatangani anggaran pertahanan yang menghentikan penjualan jet siluman F-35 ke Turki, Senin (13/8). ( Dok. U.S. Navy photo courtesy Lockheed Martin)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani anggaran pertahanan yang menghentikan penjualan jet siluman F-35 ke Turki setidaknya untuk 90 hari, Senin (13/8).

Langkah tersebut dikhawatirkan bakal memperuncing ketegangan AS-Turki yang telah memanas.

Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang diteken, termasuk ketentuan yang melarang pengiriman F-35 ke Turki. Larangan itu berlaku sampai Kongres AS yakin bahwa penempatan sistem pertahanan rudal buatan Rusia tidak mengancam senjata AS di Turki.


Pemerintah Trump berulang kali mengkritik Turki terkait penahanan ilegal pastor AS dengan tuduhan terlibat dalam upaya kudeta 2016. Washington berulang kali menyerukan agar Ankara membebaskan Pastor Andrew Brunson.


AS juga menekan Turki dengan berbagai cara sehingga menyebabkan nilai mata uang lira Turki anjlok.

Dilansir NHK, media Turki melaporkan keputusan AS untuk menangguhkan penjualan F-35.

Kantor berita Anadolu menyatakan Turki telah masuk dalam program pengembangan F-35 sejak 1999, sambil menambahkan bahwa industri pertahanan negeri itu telah memproduksi komponen beberapa jenis jet.

Juru bicara Kantor Kepresidenan Turki mengusulkan agar Turki mengambil tindakan hukum jika pengiriman F-35 tertunda atau diblokir.


Adapun Gedung Putih menyatakan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton telah bertemu Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat Serdar Kilic, atas permintaan sang dubes. Kedua pihak membahas cara-cara penyelesaian kebuntuan dalam hubungan bilateral.

"Atas permintaan Dubes Turki, Dubes John Bolton bertemu dengan Dubes Serdar Kilic dri Turki di Gedung Putih, Senin. Mereka membahas penahanan Pastor Andrew Brunson dan hubungan AS Turki," kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders.

Pejabat AS membantah kabar yang menyatakan Washington menetapkan tenggat waktu bagi Turki untuk membebaskan Brunson. (nat)