AS Disebut Akan Tutup Kantor Perwakilan Palestina

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan Amerika Serikat memutuskan menutup kantor perwakilan Palestina di Washington DC.

"Kami telah diberi tahu oleh pejabat AS bahwa mereka memutuskan menutup kantor perwakilan Palestina di AS," kata Erekat melalui pernyataan, Senin (11/9).

Erekat mengecam penutupan kantor perwakilan negaranya tersebut dengan menyebut langkah terbaru dari Presiden Donald Trump itu memicu "eskalasi berbahaya."

"Langkah ini kembali menegaskan kebijakan pemerintahan Trump yang secara kolektif ingin menghukum warga Palestina, termasuk dengan memotong bantuan finansial untuk kemanusiaan seperti kesehatan dan pendidikan," ucap Erekat.

Lihat juga: Trump memangkas bantuan untuk Warga Palestina US$25 Juta

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah lebih dulu memutus hubungan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump setelah Gedung Putih mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember lalu.

Sejak itu, relasi AS-Palestina tidak akur. Trump bahkan belakangan memutuskan menyetop bantuan bagi UNRWA, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina.

Selain itu, dalam beberapa minggu terakhir, AS telah memotong lebih dari US$200 miliar bantuan langsung ke Palestina.

Lihat juga: Pedemo Palestina di Gaza: 'Trump Ingin Kami Kelaparan!'

Trump mengatakan akan menghentikan dana bantuan bagi Palestina sampai pemerintahan Abbas mau kembali ke meja perundingan dengan agenda perdamaian Timur Tengah yang digagas AS. Trump menyebut rencana itu sebagai "kesepakatan utama" perdamaian.

Selain itu, pemotongan dana bantuan juga dilakukan Trump lantaran geram atas desakan Palestina kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki Israel, sekutu dekat AS, terkait dugaan kejahatan perang selama ini.

Dikutip AFP, keputusan penutupan misi Palestina di AS muncul tepat sebelum peringatan 25 tahun Perjanjian Oslo yang digagas AS sebagai dasar perdamaian Israel-Palestina.

Lihat juga: Pemerintah Sesalkan AS Setop Dana Bantuan Pengungsi Palestina

Perjanjian Oslo diteken Presiden Palestina Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada 1993 di Washington DC dan pada 1995 di Mesir. 

Poin penting dalam perjanjian itu salah satunya adalah pengakuan PLO terhadap negara Israel dan sebaliknya, pengakuan pemerintah Israel terhadap PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina dan mitra negosiasi. 

Selain itu, perjanjian Oslo juga membahas kerangka menuju perdamaian Israel-Palestina.  (has)