Hal ini diungkap Ketua Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR), Michelle Bachelet dalam pidato perdananya. Michelle sendiri didaulat untuk menggantikan Zeid Raad Al Hussein.
Bachelet mengatakan mekanisme itu berguna untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan, dan menganalisa bukti kejahatan internasional paling serius yang terjadi di Myanmar sehingga dapat mempercepat pengadilan yang independen dan adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bachelet menganggap serangan dan persekusi secara sistematis terus dilakukan terhadap Rohingya dan etnis minoritas lain di negara bagian Rakhine, Mynanmar, secara berkelanjutan, terutama sejak krisis kemanusiaan memburuk pada Agustus 2017 lalu.
"Kegigihan pola-pola pelanggaran ini menggarisbawahi impunitas (keadaan tidak dapat dipidana) total yang diberikan kepada pasukan keamanan Myanmar," tuturnya.
Jika berhasil dibentuk, mekanisme baru ini akan berfokus membentuk panel yang mempersiapkan penuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan di Rakhine. Panel itu akan terdiri dari sekelompok ahli independen.
Dia juga menyambut baik pernyataan ICC yang mengklaim bahwa badan peradilan itu memilki kewenangan menyelidiki krisis kemanusian yang menargetkan etnis minoritas Rohingya.
"Pernyataan ICC merupakan langkah yang sangat penting untuk mengakhiri impunitas dan mengatasi penderitaan yang selama ini dialami orang-orang Rohingya," ujar Bachelet seperti dikutip AFP.
"Saya menekankan pentingnya keadilan bagi Myanmar."
Lihat juga:Puluhan Warga Rohingya Terdampar di Aceh |
Sejumlah perwakilan asing untuk PBB menganggap beban yang dipikul Bachelet saat ini tidak mudah.
"Menjadi suksesi Zeid tidak akan mudah," kata duta besar Swiss untuk PBB di Jenewa, Valentin Zellweger. (eks)