Hong Kong Larang Partai Pendukung Pemisahan Diri dari China

Tim, CNN Indonesia | Senin, 24/09/2018 12:00 WIB
Hong Kong Larang Partai Pendukung Pemisahan Diri dari China Seruan untuk memisahkan diri dari China ini pertama kali digaungkan secara besar-besaran pada 2014 lalu melalui sebuah demonstrasi di berbagai penjuru Hong Kong. (Reuters/Tyrone Siu)
Jakarta, CNN Indonesia -- Hong Kong melarang partai politik yang mendukung pemisahan diri dari China pada Minggu (23/9).

"Dengan ini, saya memerintahkan operasi Partai Nasional Hong Kong (HKNP) untuk dilarang," demikian bunyi peringatan dari Menteri Keamanan Hong Kong, John Lee, sebagaimana dikutip AFP.

Pelarangan HKNP ini diajukan oleh kepolisian Hong Kong pada Juli lalu. Permintaan ini dikecam oleh berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia, juga Inggris sebagai pihak yang memberikan kembali Hong Kong kepada China dua dekade silam.
Namun akhirnya, Biro Keamanan Hong Kong mengabulkan permintaan kepolisian di bawah hukum Peraturan Masyarakat yang mengatur bahwa kelompok tertentu dapat dilarang untuk kepentingan keamanan nasional dan publik.


Pemimpin HKNP, Andy Chan, mengatakan kepada AFP bahwa ia belum mau berkomentar mengenai keputusan Hong Kong ini.

Seruan untuk memisahkan diri dari China ini pertama kali digaungkan secara besar-besaran pada 2014 lalu melalui sebuah demonstrasi di berbagai penjuru Hong Kong.

Sejak saat itu, tokoh pendukung kemerdekaan, termasuk Chan, selalu dihalangi untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan atau badan legislatif.
Seorang aktivis kemerdekaan, Edward Leung, bahkan dipenjara selama enam tahun pada Juni lalu atas tuduhan menyulut pertengkaran dengan kepolisian pada 2016 lalu.

Menanggapi semua tindakan represif China ini, dalam pidato di Kelab Koresponden Asing (FCC) Agustus lalu Chan menyebut Beijing sebagai "master kolonial."

Kementerian Luar Negeri China meminta FCC untuk menarik konten perbincangan itu. Namun, FCC menolak dengan alasan segala bentuk perbedaan pendapat harus disajikan secara gamblang dalam debat.

Pemerintah Hong Kong sendiri mengaku mendukung kebebasan berpendapat dan pers sehingga mereka mengizinkan Chan berbicara bertentangan dengan konstitusi daerah otonom tersebut. (has/has)