Anwar Ibrahim Dituduh Pakai Uang Negara untuk Agenda Politik

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 03/10/2018 15:33 WIB
Anwar Ibrahim Dituduh Pakai Uang Negara untuk Agenda Politik Anwar Ibrahim dituduh menggunakan uang dan sumber daya negara untuk agenda politiknya. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Saiful Bukhari Azlan, mantan ajudan pribadi Anwar Ibrahim, menuding pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu menggunakan uang dan sumber daya negara untuk agenda politiknya.

"Jika saya adalah Anwar Ibrahim, saya akan malu. Anda menggunakan uang rakyat untuk agenda pribadi Anda selanjutnya. Apakah itu tindakan bermartabat? Itu tidak benar," ujar Saiful, Selasa (2/10).

Tudingan ini dilontarkan di tengah kritikan sejumlah pihak atas keputusan pemerintah untuk menggelar pemilu sela untuk wilayah Port Dickson, Malaysia, pada 12 Oktober mendatang.
Sejumlah pihak menganggap pemilu dengan biaya 3,6 juta ringgit ini sengaja digelar hanya untuk memuluskan jalan Anwar kembali ke jalur politik setelah absen tiga tahun karena menjalani hukuman penjara akibat kasus sodomi.


"Ini masalah langkah yang diambil (Anwar) untuk menggunakan pemilu ini untuk agenda politik. Menggunakan uang rakyat, total 3,6 juta ringgit disiapkan untuk pemilu ini, sebagaimana data dari Komisi Pemilu Malaysia," kata Saiful.

Meski mengkritik gelaran pemilu ini, Saiful ikut serta menjadi salah satu kandidat anggota parlemen Port Dickson melawan mantan bosnya.
Saiful sendiri adalah orang yang menjebloskan Anwar ke penjara pada 2008 lalu. Dia mengklaim sebagai korban sodomi Anwar di sebuah kondominium di Bukit Damansara, Kuala Lumpur.

Kasus ini disebut-sebut bermotif politik karena Anwar sedang kerap berselisih paham dengan Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad.

Anwar dibebaskan dari tuntutan pada 2012 lalu berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan bahwa bukti DNA pada kasus itu tidak murni.

Namun kemudian, pengadilan banding membatalkan pembebasan mantan Wakil Perdana Menteri tersebut dua tahun kemudian, saat Anwar tengah mempersiapkan diri untuk ikut dalam pemilihan legislatif di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak.
Langkah politik Anwar pun kembali terjegal hingga akhirnya PKR menyatukan koalisi dengan partai bentukan Mahathir di bawah bendera Pakatan Harapan untuk melawan Najib yang dianggap sudah sangat korup.

Dalam kampanyenya, Mahathir berjanji akan memberikan takhtanya kepada Anwar jika terpilih kelak.

Setelah menang dalam pemilu bersejarah pada pertengahan tahun ini, Mahathir pun meminta pengampunan raja bagi Anwar, salah satu langkah untuk membuka jalan sang pemimpin PKR itu kembali ke kancah politik.

Untuk dapat menjadi PM Malaysia, Anwar harus lebih dulu memegang satu kursi parlemen. Pencalonan dirinya kali ini pun disebut sebagai upaya untuk melengangkan jalannya menuju kursi PM Malaysia. (has/has)