Kasus Khashoggi Disebut Bisa Picu Kenaikan Harga Minyak Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus Jamal Khashoggi, jurnalis asal Arab Saudi yang hilang di Turki pada awal Oktober lalu, disebut bisa memicu kenaikan harga minyak dunia.

Dalam kolomnya, General Manager Stasiun Televisi Al Arabiya, Turki Aldakhil, memperingatkan rencana pemberlakukan sanksi ekonomi oleh Barat terhadap negara produsen minyak itu dapat memicu bencana ekonomi global.

"(Sanksi) ini akan menyebabkan Arab Saudi gagal memproduksi 7,5 juta barel minyak. Jika harga minyak mencapai US$80 saja memicu amarah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, seharusnya tidak ada yang mengesampingkan potensi kenaikan (minyak) hingga US$100, atau US$200, atau bahkan dua kali lipat dari angka-angka tersebut," kata Aldakhil, Senin (15/10) seperti dikutip The Sydney Morning Herald.

Lihat juga: Saudi Ancam Balas Dendam atas Sanksi terkait Khashoggi

Kekhawatiran kenaikan harga minyak muncul setelah Saudi mengancam akan membalas dendam atas tuduhan dan sanksi apa pun yang dijatuhkan pihak lain terkait kasus ini. 

"Kerajaan menegaskan penolakan total atas setiap ancaman dan upaya pelecehan, baik itu dengan menjatuhi sanksi ekonomi, menggunakan tekanan politik, atau melontarkan tudingan palsu," demikian pemberitaan Agen Pers Saudi (SPA) mengutip pejabat anonim.

"Pemerintah juga menegaskan bahwa jika mereka menerima tindakan apa pun, mereka akan membalas dengan tindakan yang lebih hebat, dan perekonomian Kerajaan memiliki peran besar dan vital dalam perekonomian global."

Lihat juga: Raja Arab Telepon Erdogan Bicarakan Nasib Khashoggi

Al-Arabiya kemudian memberitakan bahwa pemerintah sudah mengantongi "lebih dari 30 langkah" yang dapat mereka terapkan untuk melawan sanksi.

Stasiun televisi itu melaporkan bahwa langkah tersebut termasuk terkait penjualan minyak dan senjata, pertukaran informasi antara Riyadh dan Washington, dan kemungkinan rekonsiliasi dengan rival di kawasan, Iran.

Dilansir Bloomberg, Saudi kerap memanfaatkan sumber minyaknya yang melimpah sebagai senjata politik. Hal ini pernah dilakukan kerajaan ketika perang Arab-Israel pada 1973-1974.

Saat itu, Saudi bersama negara-negara Arab improtir minyak lainnya sepakat menjatuhkan embargo minyak terhadap AS sebagai balasan lantaran Washington kembali memasok instrumen militer kepada Israel.

Lihat juga: Trump Ancam Hukum Berat Pelaku Kasus Jamal Khashoggi

Sejak itu, Riyadh selalu menganggap minyak di atas segala-galanya, terutama dalam berpolitik. Saudi kerap menjanjikan pasolan minyak yang terjamin dalam kesepekatanan dan skenario politik apa pun.

"Jika AS menjatuhkan sanksi kepada Saudi, kita akan menghadapi benana ekonomi yang bisa mengacaukan dunia," kata Aldakhil.

Khashoggi, wartawan pengkritik pemerintahan Raja Salman, hilang secara misterius setelah memasuki gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Otoritas Turki menganggap Saudi telah membunuh kontributor Washington Post itu di dalam kantor diplomatik tersebut.

Kasus Khashoggi memicu perhatian publik internasional. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman, menyatakan keprihatinan secara serius kepada Saudi terkait insiden ini.

[Gambas:Video CNN]

Presiden Donald Trump menyatakan bakal menjatuhkan hukuman berat bagi pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini.

Penasihat perekonomian Gedung Putih, Larry Kudlow, mengatakan "jika Saudi terlibat, jika Khashoggi dibunuh atau dilukai atau apa pun, akan berdampak buruk dan Trump akan bertindak."

Sejumlah senator AS telah mendesak pemberlakukan Undang-Undang Global Magnitsky, salah satu dasar hukum yang memberi AS kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada suatu entitas yang dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Sejumlah sanksi yang masuk dalam UU tersebut adalah larangan visa, pembekuan aset, hingga larangan bertransaksi dalam bentuk apa pun. (rds/has)