RI Yakin PBB Tolak Petisi Referendum Papua Barat
CNN Indonesia
Rabu, 30 Jan 2019 18:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia yakin Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal menolak petisi referendum kemerdekaan Papua Barat, yang dibuat pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda.
Sebab, menurut Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, Benny menyerahkan petisi tersebut tidak sesuai prosedur dan waktu yang seharusnya.
"Terkait penyerahan petisi, selain diserahkan langsung juga bisa melalui registrasi online yang ditujukan ke bagian petition team kantor KT HAM PBB," kata Hasan melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (30/1).
"Namun tidak secara otomatis kantor KT HAM akan tindak lanjuti apalagi jika petisinya sama sekali tidak terkait dengan isu HAM-seperti petisi terkait isu referendum yang sama sekali di luar mandat Kantor KT HAM."
Selain itu, Hasan menganggap petisi yang diserahkan Benny pada pekan lalu itu bukan petisi baru, melainkan salinan dari petisi yang juga pernah dibuatnya pada 2017 lalu.
"Jadi (penyerahan petisi) ini hanya upaya untuk public stunt atau mencari perhatian publik," ujar Hasan.
"Kami sudah langsung sampaikan penyesalan mendalam ke KT HAM yang lalai dalam menerima delegasi Vanuatu," lanjut Hasan.
Pernyataan itu diutarakan Hasan menanggapi kisruh petisi referendum kemerdekaan Papua yang diserahkan Benny. Hal itu dilakukan saat bertemu Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, di Jenewa pada Jumat (25/1) pekan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.
Benny berhasil menemui Bachelet setelah menyelundup sebagai salah satu delegasi Vanuatu, yang saat itu juga tengah melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM PBB untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.
Hasan mengatakan Vanuatu memasukkan Benny ke dalam delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB. Menurutnya, nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.
Hasan mengaku KT HAM PBB juga merasa terkejut saat mengetahui Benny hadir bersama delegasi Vanuatu kala itu. (rds/ayp)
Sebab, menurut Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, Benny menyerahkan petisi tersebut tidak sesuai prosedur dan waktu yang seharusnya.
"Terkait penyerahan petisi, selain diserahkan langsung juga bisa melalui registrasi online yang ditujukan ke bagian petition team kantor KT HAM PBB," kata Hasan melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (30/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi (penyerahan petisi) ini hanya upaya untuk public stunt atau mencari perhatian publik," ujar Hasan.
"Kami sudah langsung sampaikan penyesalan mendalam ke KT HAM yang lalai dalam menerima delegasi Vanuatu," lanjut Hasan.
Pernyataan itu diutarakan Hasan menanggapi kisruh petisi referendum kemerdekaan Papua yang diserahkan Benny. Hal itu dilakukan saat bertemu Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, di Jenewa pada Jumat (25/1) pekan lalu.
Benny berhasil menemui Bachelet setelah menyelundup sebagai salah satu delegasi Vanuatu, yang saat itu juga tengah melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM PBB untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.
Hasan mengatakan Vanuatu memasukkan Benny ke dalam delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB. Menurutnya, nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK