Polemik Petisi Papua, Kemlu Kirim Nota Protes ke Vanuatu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes keras kepada Republik Vanuatu, terkait penyelundupan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda dalam delegasi mereka. Dalam kesempatan itu, Benny menyerahkan petisi referendum Papua Barat.

"Kami sudah melayangkan nota protes keras pada Vanuatu. Dalam hubungan diplomatik, sekali lagi rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah menghormati kedaulatan negara lain," kata Retno di Kompleks Parlemen, Kamis (31/1).

Pekan lalu, Vanuatu menyelundupkan Benny Wenda dalam daftar delegasinya ketika bertemu Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.

Lihat juga: KTHAM PBB Kaget Benny Wenda 'Menyusup' dalam Delegasi Vanuatu

Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang dalam pertemuan pembahasan laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) Vanuatu. Retno meyakini KT HAM PBB tidak akan menindaklanjuti hal itu karena dilakukan tidak dengan niatan baik.

"Jadi dia (KT HAM PBB) beranggapan semua negara memiliki good intentions. Kenyataannya, Vanuatu tidak memiliki good intentions dengan memasukkan Benny Wenda di dalam," katanya.

Di sisi lain, ia menyatakan tak kaget dengan langkah Benny Wenda yang menyerahkan petisi dengan bergabung dalam delegasi Vanuatu. Menurutnya, hal seperti itu sudah biasa dilakukan Benny.

Lihat juga: RI Yakin PBB Tolak Petisi Referendum Papua Barat

"Jadi pattern yang dilakukan Benny Wenda itu selalu satu manipulatif dan fake news. Kami sudah jelas dari penjelasan KT HAM sudah sangat jelas visinya terjadi not good intentions, kemudian pertemuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan yang disampaikan," kata Retno. (chri/ayp)