Raja Thailand Tidak Sepakat Kakaknya Ikut Pemilu

CNN Indonesia | Jumat, 08/02/2019 23:54 WIB
Raja Thailand Tidak Sepakat Kakaknya Ikut Pemilu Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn. (AFP Photo/Lillian Suwanrumpha)
Jakarta, CNN Indonesia -- Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, menyatakan tidak sepakat dengan keputusan sang kakak, Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi (67), terjun ke dunia politik dan ikut dalam pemilihan umum pada Maret mendatang. Hal ini kemungkinan akan mengandaskan cita-cita sang kakak untuk melawan petahana, Prayut Chan o Cha.

"Keterlibatan anggota keluarga kerajaan dalam politik dalam bentuk apapun bertentangan dengan tradisi negara, tata cara, dan kebudayaan dan hal itu saya anggap sangat tidak pantas," kata Vajiralongkorn dalam pernyataan yang diterbitkan istana kerajaan Thailand, seperti dilansir Reuters, Jumat (8/2).

Pencalonan Ubolratana ini diumumkan langsung oleh pengusungnya, Partai Thai Raksa Chart, partai besutan para loyalis keluarga mantan perdana menteri, Yingluck dan Thaksin Shinawatra.



"Seluruh keluarga kerajaan harus menaati aturan yang berlaku, dan tidak terjun dalam kegiatan politik, karena itu bertentangan dengan tujuan undang-undang dasar," tulis Vajiralongkorn dalam pernyataannya.

Ubolratana dikenal sebagai pribadi ceria, sangat berbeda dengan Vajiralongkorn yang kaku. Ia sempat melepaskan titel kerajaannya saat menikahi seorang warga Amerika Serikat beberapa dekade lalu.

Ubolratana kemudian bercerai dan kembali ke Thailand, di mana ia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan.

Thailand menjadi negara monarki konstitusional sejak 1932. Namun, keluarga kerajaan memiliki pengaruh penting dan dapat menggiring opini jutaan warga.

Pemilihan umum ini akan menjadi yang pertama sejak pemerintahan militer Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil Yingluck Shinawatra hampir lima tahun silam.


Di sisi lain, konstitusi Negeri Gajah Putih sangat melindungi kerajaan. Hal itu termaktub dalam Pasal 112 UUD Thailand yang mengatur soal hukuman bagi siapapun yang mempermalukan, menghina, dan mengancam raja, ratu, serta seluruh keturunan mereka. Pelakunya bisa terancam dibui selama tiga hingga 15 tahun, bahkan ada yang lebih tergantung tingkat kesalahan.

Beleid itu menjadikan seluruh keluarga kerajaan, termasuk Ubolratana, kebal terhadap kritik. Meski dia diangap sebagai pribadi yang membuka diri dan aktif di media sosial, media massa setempat tidak bisa sembarang mengambil atau mengutip apapun darinya, walaupun hal itu menarik diberitakan.


Dikhawatirkan jika Ubolratana terjun ke politik, beleid itu bisa menjadi alat untuk memberangus lawan politik dan membungkam pihak-pihak yang mengkritiknya. (ayp/ayp)