Pemerintahan Dibelit Skandal, Trudeau Enggan Minta Maaf

CNN Indonesia | Jumat, 08/03/2019 17:39 WIB
Pemerintahan Dibelit Skandal, Trudeau Enggan Minta Maaf Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. (REUTERS/Chris Wattie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, saat ini tengah diguncang dugaan skandal penyalahgunaan wewenang. Namun, Ketua Partai Liberal itu menolak meminta maaf dan merasa pemerintahannya baik-baik saja.

"Tidak ada kerusakan dalam sistem pemerintahan kami, atau melanggar aturan hukum dan integritas lembaga-lembaga kami. Tidak pernah ada tekanan," kata Trudeau dalam jumpa pers, seperti dilansir Reuters, Jumat (8/3).

Skandal dugaan penyalahgunaan wewenang ini terungkap ketika mantan Menteri Hukum, Jody Wilson-Raybould, 'bernyanyi' setelah digeser menjadi Menteri Urusan Veteran. Dia mengaku ditekan oleh staf Trudeau saat menjadi menteri hukum supaya membantu perusahaan konstruksi, SNC-Lavalin Group Inc., terhindar dari proses hukum.


Perusahaan itu diduga menyuap pejabat Libya untuk mendapatkan kontrak proyek. Wilson-Raybould ketika itu berwenang untuk menolak kasus SNC-Lavalin diajukan ke pengadilan dan menjatuhkan denda, tetapi dia menolak melakukannya.
Dalam undang-udang Kanada, jika terbukti menyuap maka perusahaan SNC-Lavalin bisa masuk dalam daftar hitam selama satu dekade dan tidak bisa mengikuti tender proyek pemerintah.

Perusahaan bermarkas di Quebec itu mempekerjakan 9000 orang di Kanada dan petingginya, Kevin Lynch, dekat dengan pemerintah. Dia juga menjadi salah satu kepala lembaga negara.

Trudeau sempat membahas persoalan ini dalam sebuah wawancara dengan media massa pada 17 September 2018.

"Saya menekankan penting untuk melindungi peluang kerja di Kanada dan masalah ini adalah salah satu yang berdampak secara nasional," kata Trudeau saat itu.

Kendati demikian, Wilson-Raybould tetap enggan tunduk terhadap tekanan itu. Alhasil, dia dicopot dan dipindah menjadi menteri urusan veteran.

[Gambas:Video CNN]

Wilson-Raybould lantas mundur pada 12 Februari lalu. Padahal, dia adalah salah satu politikus yang cemerlang dan dekat dengan Trudeau.

Karena skandal ini, Presiden Dewan Keuangan Kanada, Jane Philpott, dan salah satu penasihat politik, Gerald Butts, memilih mundur.

Meski begitu, Trudeau tetap menolak tuduhan kolusi dengan perusahaan SNC-Lavalin dan menyalahgunakan wewenang. Padahal, politikus berusia 47 tahun itu menjanjikan pemerintahan yang bersih dan merangkul kaum perempuan sejak dilantik pada November 2015.

"Banyak pelajaran yang bisa diambil dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan cara berbeda," kata Trudeau.

Karena skandal ini pula, popularitas Trudeau dan kabinetnya semakin menurun. Menurut hasil jajak pendapat dari lembaga survei Nanos Research pada Selasa lalu, persentase kelompok konservatif berada pada angka 35 persen, sedangkan kelompok Liberal di kisaran 34 persen.
Skandal ini menjadi celah bagi kelompok konservatif menyerang Trudeau. Pemimpin kelompok itu, Andrew Scheer, sudah berulang kali meminta Trudeau untuk mundur. Dia menyatakan masalah ini adalah bentuk politik pura-pura baik ala Trudeau. (ayp)