Tangan Kanan Presiden Palestina Ditolak Masuk AS

CNN Indonesia | Selasa, 14/05/2019 08:55 WIB
Tangan Kanan Presiden Palestina Ditolak Masuk AS Hanan Ashrawi, salah seorang tangan kanan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan ditolak masuk ke Amerika Serikat, Senin (13/5). (ABBAS MOMANI/AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Hanan Ashrawi, salah seorang tangan kanan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan ditolak masuk ke Amerika Serikat, Senin (13/5). 

"Resmi, pengajuan visa AS saya ditolak. Tidak ada penjelasan," kata Ashrawi melalui akun Twitter pribadinya.




Kepada AFP, Ashrawi mengaku ini pertama kalinya dia ditolak masuk AS, tempat anak perempuan dan cucunya tinggal.

"Saya berusia lebih dari 70 tahun dan merupakan seorang nenek. Saya telah menjadi aktivis pejuang untuk Palestina sejak akhir 1960. Saya selalu jadi pendukung kuat perlawanan tanpa kekerasan," kicaunya di Twitter.

"Saya telah bertemu (dan bahkan bernegosiasi) dengan setiap pejabat negara sejak (George) Shultz dan setiap presiden AS sejak George H.Q Bush (pemerintahan AS saat ini tidak termasuk)."
Ashrawi merupakan anggota komite eksekutif dan mantan Menteri Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). 

Ia telah berkecimpung dalam politik Palestina selama beberapa dekade terakhir dan mendapatkan penghargaan atas kinerjanya, termasuk Legion of Honour dari Prancis.

Hingga kini, belum ada respons langsung dari kedutaan besar AS terkait penolakan visa Ashrawi.

Hal ini terjadi ketika relasi AS dan Palestina tengah memanas sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak pada Desember 2017 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Palestina menganggap langkah Trump itu menunjukkan sikap bias AS yang sangat pro-Israel. Sejak itu, Abbas memutus interaksi dengan Negeri Paman Sam.

Abbas juga berulang kali menegaskan tidak akan menerima proposal perdamaian gagasan Trump yang rencananya akan dirilis awal Juni setelah bulan Ramadan.

Walau belum mengungkap begitu banyak detail, Washington mengisyaratkan bahwa proposal damai yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina itu tak akan menyertakan solusi dua negara di dalamnya.

Selama ini, solusi dua negara diyakini komunitas internasional sebagai jalan keluar terbaik untuk penyelesaian konflik tersebut, di mana Israel dan Palestina akan berdiri beriringan sebagai dua negara berdaulat. (rds/has)