"Aturan itu akan diterapkan di Negara Bagian Kashmir dan Jammu secara menyeluruh," kata Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, di hadapan parlemen India, seperti dilansir Reuters.
Sikap India ini menjadi langkah yang cukup besar terkait daerah yang sudah bergolak selama hampir tujuh dasawarsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan alasan mencabut aturan itu karena dianggap menghambat penyatuan Kashmir ke dalam India. Para tokoh politik di Kashmir justru menentang keputusan itu dan memperingatkan hal ini bisa memicu kawasan itu kembali bergolak.
Pakistan membantah tuduhan itu. Namun, peringatan itu membuat para turis, peziarah hingga pekerja mulai angkat kaki dari Kashmir sejak pekan lalu.
Pemerintah India mulai hari ini juga menutup seluruh akses keluar masuk ke Kashmir, serta memutus sementara jaringan telepon dan internet. Sejumlah tokoh politik setempat juga dijadikan tahanan rumah.
Pemerintah Pakistan mengecam langkah India mencabut status daerah istimewa Kashmir. Mereka menyatakan akan mengerahkan upaya untuk melawan keputusan India.
"Sebagai pihak yang termasuk dalam sengketa internasional, Pakistan akan menggunakan seluruh cara untuk melawan keputusan tidak sah itu," demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan.
Meski hidup bertetangga, relasi India dan Pakistan selalu terganjal konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.
India dan Pakistan tercatat telah berperang sebanyak dua kali memperebutkan wilayah Kashmir, yakni pada Perang India-Pakistan pada 1947 dan pada 1999 dalam Perang Kargil. Masing-masing juga menyimpan lebih dari seratus hulu ledak nuklir.
[Gambas:Video CNN]
Pertempuran sengit pun terus berlanjut sekitar tiga tahun terakhir antara pasukan India dengan pemberontak di wilayah selatan Kashmir. India memiliki sekitar 500 ribu pasukan yang ditempatkan di wilayah Kashmir. (ayp/ayp)