"Kalau kita lihat pelanggaran privasinya yang berkaitan dengan data pribadi sebenarnya ada tiga pola, pertama yang berkaitan dengan ekonomi misal jual beli ilegal. Kedua, yang berkaitan dengan politik jadi ekspos data pribadi tapi tujuannya politis," kata Koordinator Regional SAFEnet Damar Juniarto, kepada awak media di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (1/8).
Pelanggaran dengan motif ekonomi biasanya dilakukan dengan jual beli data pribadi secara ilegal. Sementara penyalahgunaan data pribadi dengan motif politik biasanya dimanfaatkan terkait kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebetulnya peluang ekonominya besar, misal OVO Premium dijual Rp50 ribu. Tapi, modal sebenarnya nol karena kan dia mengambil data-datanya, jadi sebetulnya ada keuntungan," tuturnya.
Oleh sebab itu, SAFEnet menganjurkan kepada pihak penyedia layanan untuk membuat mekanisme verifikasi secara jelas.
"Saya merasa sebetulnya baik pelaku swasta maupun di luar itu perlu bikin mekanisme yang jelas bagaimana model verifikasi. Sekarang kayaknya tidak cukup NIK dan KK karena keduanya gampang jebol mungkin harus dikombinasi dengan biometrik atau yang lain supaya datanya aman," jelas dia.
Sebelumnya cuitan seorang netizen Semuel Christian Hendra di akun @hendralm ramai di media sosial. Ia mencuitkan soal ramainya jual beli data pribadi berupa NIK, nomor KK, hingga foto selfie.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak sembarangan mengunggah foto identitas dan foto diri di media sosial. (din/eks)