PM Boris Johnson Kalah dalam Voting soal Brexit di Parlemen

CNN Indonesia | Rabu, 04/09/2019 13:38 WIB
PM Boris Johnson Kalah dalam Voting soal Brexit di Parlemen Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. (Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Inggris yang dipimpin Perdana Menteri Boris Johnson kalah dalam pemungutan suara di parlemen terkait usulan pengunduran diri negara itu dari Uni Eropa (Brexit) tanpa kesepakatan. Kini Johnson menyatakan bakal menggelar pemilihan umum sela dengan harapan usulannya soal Brexit bisa lolos.

Seperti dilansir AFP, Rabu (4/9), dalam voting yang digelar kemarin, anggota parlemen yang menolak usulan Brexit Johnson mencapai 328 orang. Sedangkan yang setuju sebanyak 301 orang.

Bahkan 21 anggota faksi Konservatif yang merupakan mayoritas turut menentang usulan Brexit yang diajukan Johnson. Mereka memilih berpihak kepada kelompok oposisi, yang dipimpin Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn, untuk mengajukan rancangan undang-undang yang melarang proses Brexit tanpa kesepakatan.


"Saya tidak ingin pemilihan umum, tetapi jika anggota parlemen memilih untuk menghentikan perundingan dan kembali meminta penundaan Brexit yang tidak berarti, yang kemungkinan bisa bertahun-tahun, maka hal itu yang akan kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini," kata Johnson.


Ini adalah kekalahan besar selama Johnson enam pekan memimpin Inggris. Nada suara Johnson sempat meninggi ketika memberikan pernyataan.

Menurut dia penolakan parlemen atas usul Brexit yang dia ajukan hanya menambah kebingungan di tengah masyarakat yang sudah tersiksa dengan urusan yang bertele-tele dan membuat krisis politik itu.

Johnson juga memperingatkan di awal pemilihan jika ada anggota fraksi Konservatif yang membelot, maka bakal didepak dari partai. Namun, salah satu mantan menteri yang juga anggota Konservatif, Philip Lee, terang-terangan berpindah mendukung kelompok Liberal Demokrat Eropa.

Jika hal itu terjadi, pemilihan umum sela bakal digelar pada 17 atau 18 Oktober mendatang. Waktu itu sangat mepet dengan tenggat Brexit yang diberikan Uni Eropa.


Padahal, Johnson memutuskan menonaktifkan sementara parlemen selama sekitar satu bulan mulai pertengahan September hingga Oktober. Keputusan itu juga harus didukung 2/3 anggota parlemen.

Corbyn memperingatkan jika Johnson ngotot untuk melakukan pemilu, maka dia meminta masalah skema Brexit harus diselesaikan terlebih dulu. Sebab oposisi menolak terjadi Brexit tanpa kesepakatan.

Hal ini membuat persoalan Brexit dikhawatirkan kembali berantakan seperti pada era kepemimpinan Theresa May. Jika Majelis Rendah berhasil meloloskan RUU menolak Brexit tanpa kesepakatan, maka bisa memaksa Johnson kembali menunda proses itu sampai 31 Januari 2020, jika tidak bisa meneken kesepakatan dengan Uni Eropa pada 19 Oktober mendatang.

Di sisi lain, parlemen juga harus kerja keras untuk menyelesaikan RUU itu sebelum masa reses pekan depan. Menurut Corbyn, hal itu adalah kesempatan terakhir untuk mencegah kekacauan situasi usai Brexit.

[Gambas:Video CNN]

"Dia (Johnson) ingin menggelar pemilu. Bisa saja asal RUU itu disahkan lebih dulu," kata Corbyn. (ayp/ayp)