Mahathir Bingung Jokowi Tolak Bantuan Malaysia untuk Karhutla

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengaku ingin bertanya kepada Presiden Joko Widodo alasan Indonesia menolak bantuan Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di kawasan.

"Saya ingin menanyakan 'Kenapa Anda tidak mau menerima bantuan dari kami?' Namun, saya belum melakukannya. Kami telah menawarkan bantuan setiap saat," kata Mahathir seperti dikutip Malay Mail pada Rabu (25/9).

Lihat juga: Konflik Kepentingan Karhutla, Menteri Malaysia Didesak Mundur

Menurut Mahathir, Malaysia memiliki sejumlah pesawat yang dirancang khusus untuk melakukan pemadaman api menggunakan air dari udara.

Indonesia memang terus menjadi sorotan terutama di kawasan Asia Tenggara karena pencemaran kabut asap yang terus memburuk di tengah peningkatan titik api karhutla di Sumatera dan Kalimantan pada tahun ini.

Polusi kabut asap karhutla bahkan dilaporkan mulai menyelimuti Thailand, terutama kawasan wisata terkenal Phuket.

Lihat juga: Mahathir Ingin Susun UU Jerat Pembakar Hutan Luar Negeri

Ratusan sekolah di Malaysia juga sempat ditutup akibat penurunan kualitas udara akibat kabut asap.

Polemik kabut asap ini pun sempat membuat panas relasi Indonesia dan Malaysia, di mana kedua menteri lingkungan hidup saling beradu mulut terkait sumber asap karhutla.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, menganggap kabut asap yang menyelimuti Malaysia tidak sepenuhnya berasal dari Indonesia, tetapi juga akibat kebakaran hutan yang juga terjadi di Negeri Jiran, terutama di Sarawak.

[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Menteri Energi, Teknologi, Lingkungan Hidup, dan perubahan Iklim Malaysia, Yeo Bee Yin, meminta Siti tak menyangkal data ilmiah yang menunjukkan bahwa arah angin membuat kabut asap karhutla di Indonesia sampai ke negaranya.

Baru-baru ini, Indonesia menyatakan setidaknya empat perusahaan Malaysia terlibat pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Merespons hal tersebut, Mahathir mengisyaratkan pembuatan undan-undang untuk menghukum perusahaan Malaysia yang terlibat kebakaran hutan di luar negeri. (rds/has)