PBB Disebut Tolak Benny Wenda Masuk ke Sidang Majelis Umum

CNN Indonesia | Minggu, 29/09/2019 17:44 WIB
PBB Disebut Tolak Benny Wenda Masuk ke Sidang Majelis Umum Benny Wenda. (Dok. The Office of Benny Wenda)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan tak mengizinkan tokoh separatis Papua, Benny Wenda masuk untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-74 di New York yang diselenggarakan sejak satu pekan terakhir.

Menurut tokoh Papua Nick Meset, Benny yang merupakan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) itu dikabarkan tidak diizinkan masuk bersama delegasi Vanuatu ke sidang.

Meset menuturkan "tidak benar Benny Wenda ikut dalam ruang sidang bersama delegasi Vanuatu" karena PBB membuat aturan yang ketat dan hanya mengijinkan perwakilan negara yang masuk dalam ruang sidang di New York.


Sedangkan Benny, menurut Meset, bukan merupakan warga negara apalagi pejabat pemerintahan Vanuatu.

"Peraturan yang diterapkan PBB sangat ketat hanya warga negara yang bisa mewakili negaranya dan masuk dalam delegasi di Sidang Umum PBB," kata Nick Meset kepada Antara pada Minggu (29/9).

Meset merupakan salah satu tokoh Papua yang ikut bersama delegasi RI dalam sidang tersebut. Ia merupakan Konsul Kehormatan Republik Nauru di Jakarta.

Meski begitu, Meset menuturkan dia tidak bisa mewakili Nauru di gelaran tersebut karena masih menjadi warga Indonesia. Kabar kehadiran Benny Wenda dalam sidang Majelis Umum PBB ramai dibicarakan setelah ia mengunggah fotonya bersama delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu di akun Twitternya.

[Gambas:Video CNN]
Vanuatu dan Kepulauan Solomon selama ini memang vokal mengangkat isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua di forum internasional.

Vanuatu bahkan pernah menyelundupkan Benny dalam delegasinya saat bertemu Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), Michelle Bachelet, di Jenewa pada Januari 2019 lalu. Dalam pidatonya di depan 193 negara anggota PBB, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas mengecam dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Tabimasmas bahkan mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan akses Komisaris Tinggi HAM PBB untuk meninjau situasi sebenarnya di Papua.

Hingga berita ini diturunkan juru bicara Benny, Jacob Rumbiak, belum juga menjawab pertanyaan CNNIndonesia.com terkait kehadiran ketua ULMWP itu di sidang Majelis Umum PBB.


Pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, sampai saat ini juga belum memberikan konfirmasinya. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang mewakili Presiden Joko Widodo di sidang PBB, membantah bahwa isu referendum Papua dibahas di sidang Majelis Umum.

JK juga membantah bahwa referendum Papua dari negara-negara Pasifik diangkat dalam sidang tersebut.

"Tidak ada agenda itu. Mereka juga sudah ada empat (negara Pasifik) yang bicara sebelumnya, tidak ada (usulan referendum) begitu. Kita juga tidak menganggap itu bukan soal yang sangat besar untuk kita bicarakan di Sidang Umum PBB," kata JK dalam keterangan yang diterima Antara.

(rds/agt)