KILAS INTERNASIONAL

Upaya Makzulkan Trump Sampai Menteri Malaysia dan Karhutla

CNN Indonesia | Kamis, 26/09/2019 07:43 WIB
Dewan Perwakilan AS memulai proses penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump sampai konflik kepentingan menteri Malaysia terkait karhutla. Ilustrasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia pada Rabu (25/9) kemarin. Mulai DPR Amerika Serikat memulai proses penyidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump sampai konflik kepentingan menteri Malaysia terkait kebakaran hutan dan lahan. Semua dirangkum CNNIndonesia.com dalam kilas internasional.

1. DPR AS Memulai Proses Pemakzulan Trump

Sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Amerika Serikat menyatakan mendukung proses penyelidikan untuk memakzulkan (impeach) Presiden Donald Trump. Trump diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala negara untuk menghalangi bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, dengan meminta Ukraina menyelidiki dugaan korupsi sang anak, Hunter Biden, yang diduga dibuat-buat.


"Perbuatan yang dilakukan Trump memperlihatkan dia tidak jujur dan mengkhianati sumpah jabatan, keamanan nasional, dan integritas pemilihan umum kita," kata Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, seperti dilansir AFP, Rabu (25/9).

[Gambas:Video CNN]

"Maka dari itu, saya mengumumkan Dewan Perwakilan akan melakukan penyelidikan resmi untuk proses pemakzulan," ujar Nancy.

2. Wamena Rusuh, Benny Wenda Desak PBB Segera Turun ke Papua

Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara kepulauan di Pasifik untuk membantu menghentikan kerusuhan yang terjadi di Papua.

Benny juga mendorong Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) untuk segera mengunjungi provinsi paling timur di Indonesia itu demi memastikan situasi di wilayah tersebut.

"Pembantaian dan kekerasan terus terjadi menyusul pengerahan 16 ribu tentara Indonesia (ke Papua) sejak Agustus lalu. OHCHR harus mengunjungi Papua Barat sekarang, dan negara kepulauan di Pasifik harus membantu merealisasikan ini," kata Benny melalui surat elektronik yang diterima CNNIndonesia.com pada Selasa (24/9).

[Gambas:Video CNN]

Menurut Benny, sekarang adalah waktu yang tepat bagi OHCHR untuk mengunjungi Papua. Langkah itu, paparnya, sejalan dengan seruan negara Pasifik dalam dokumen komunike bersama yang disahkan dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada pertengahan Agustus lalu.

Dalam dokumen tersebut, negara Pasifik mendesak OHCHR menyelidiki situasi HAM yang memburuk di Papua dalam satu tahun terakhir. Sejumlah negara Pasifik seperti Vanuatu dan Tuvalu memang telah lama menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua.

"Ini adalah saatnya OHCHR mengunjungi Papua, sejalan dengan dokumen communique yang dirilis pada 16 Agustus kemarin. Saya juga menyerukan Presiden Joko Widodo untuk memberikan izin OHCHR masuk ke Papua. Waktu kunjungan OHCHR itu sekarang, tidak boleh ada lagi penundaan," kata Benny.

3. Kabut Asap, Malaysia Pulangkan Mahasiswa dari Riau dan Jambi

Pemerintah Malaysia menyatakan akan memulangkan 306 mahasiswa yang sedang kuliah di Pekanbaru, Riau dan Jambi. Penyebabnya adalah kondisi udara di kedua wilayah itu sangat berbahaya akibat polusi tinggi dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Malaysia (Nadma), mereka akan memulangkan para mahasiswa itu dalam dua tahap. Pertama 165 orang langsung diterbangkan ke Negeri Jiran. Sedangkan 141 lainnya akan terlebih dulu dibawa ke Jakarta.

Seperti dilansir Asia One, Rabu (25/9), Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan keputusan memulangkan ratusan mahasiswa itu diambil setelah Gubernur Riau, Syamsuar, menyatakan status darurat pada Senin lalu hingga 31 Oktober mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Nadma, sebagian mahasiswa akan diinapkan di Wisma Malaysia di Jakarta, sampai kondisi di Riau membaik. Mereka menyatakan yakin bisa memindahkan sementara seluruh mahasiswa.

4. Konflik Kepentingan Karhutla, Menteri Malaysia Didesak Mundur

Menteri Energi, Sains, Teknologi, dan Perubahan Iklim Malaysia, Yeo Bee Yin, didesak mundur untuk menghindari konflik kepentingan dalam menangani kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan.

Desakan ini mencuat setelah terkuak fakta bahwa suami Yeo merupakan pemilik IOI Corporation, perusahaan induk Sukses Karya Sawit.

Sukses Karya Sawit sendiri merupakan salah satu dari empat perusahaan Malaysia yang diduga melakukan pembakaran lahan di Indonesia sehingga menyebabkan kabut asap di kawasan.

[Gambas:Video CNN]

Menteri Energi, Sains, Teknologi, dan Perubahan Iklim Malaysia, Yeo Bee Yin, didesak mundur untuk menghindari konflik kepentingan dalam menangani kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan.

Desakan ini mencuat setelah terkuak fakta bahwa suami Yeo merupakan pemilik IOI Corporation, perusahaan induk Sukses Karya Sawit.

Sukses Karya Sawit sendiri merupakan salah satu dari empat perusahaan Malaysia yang diduga melakukan pembakaran lahan di Indonesia sehingga menyebabkan kabut asap di kawasan. (ayp/ayp)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK