Dikritik, Singapura Tetap Berlakukan UU Berita Palsu

Jakarta, CNN Indonesia -- Singapura mulai memberlakukan undang-undang kontroversial mengenai berita palsu pada Rabu (2/10), di tengah kecaman berbagai pihak yang menganggap regulasi tersebut dapat dipergunakan untuk membungkam kritik.

Dengan pemberlakuan undang-undang ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintahkan perusahaan media sosial untuk melampirkan peringatan di unggahan yang dianggap aparat salah.

Lihat juga: Singapura Ancam Penyebar Hoaks Denda Rp10 Miliar

Tak hanya itu, dalam beberapa kasus yang dianggap pelanggaran berat, satu unggahan bahkan dapat dicabut begitu saja.

Pemerintah memberikan waktu adaptasi khusus bagi berbagai perusahaan jejaring sosial yang memiliki markas Asia di Singapura, seperti Facebook, Twitter, dan Google.

Berdasarkan hukum ini, perusahaan teknologi yang kedapatan membahayakan kepentingan Singapura dapat didenda hingga 1 juta dolar Singapura atau setara Rp10,2 miliar.

Lihat juga: Singapura Denda BreadTalk Karena Buang Limbah Lewat Batas

Sementara itu, individu yang dinyatakan membahayakan kepentingan Singapura melalui penyebaran kabar bohong, terancam mendekam di balik jeruji besi hingga 10 tahun.

Singapura menyatakan bahwa undang-undang ini sangat penting untuk menghentikan sirkulasi berita bohong yang bisa memecah belah masyarakat dan menggerus kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.

[Gambas:Video CNN]
Namun, kelompok pemerhati hak asasi manusia khawatir undang-undang ini akan meredam kritik membangun di berbagai jejaring sosial.

"Hukum ini terlalu luas sehingga sulit memprediksi bagaimana penerapannya. Yang menjadi kekhawatiran adalah dampak mengerikan dan memperkuat sensor diri," ujar aktivis dan jurnalis Singapura, Kirsten Han.