Analisis

Lompatan Besar RI di Dewan HAM PBB di Tengah Panas Isu Papua

CNN Indonesia | Jumat, 18/10/2019 15:25 WIB
Lompatan Besar RI di Dewan HAM PBB di Tengah Panas Isu Papua Ilustrasi kerusuhan di Wamena, Papua. (AP Photo)
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia kembali terpilih sebagai salah satu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mewakili Asia Pasifik dalam pemungutan suara di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (17/10).

Indonesia berhasil meraup suara terbanyak dibandingkan empat calon lainnya yakni Jepang, Korea Selatan, Marshall Islands, dan Irak yakni 174 dukungan dari 192 negara anggota PBB yang memilih.


Banyak pihak menyambut baik prestasi baru Indonesia di kancah dunia ini. Namun, tak sedikit pula yang skeptis melihat Indonesia kembali menjabat sebagai Dewan HAM PBB di tengah sorotan dunia terhadap situasi di Papua yang belakangan memanas.


Menurut ahli politik internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, isu Papua memang menjadi duri dalam daging rezim Jokowi meski pemerintahannya telah menggencarkan pendekatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di provinsi tersebut.

Wilayah paling timur di Indonesia itu kembali menjadi perhatian setelah demonstrasi berlangsung rusuh terjadi di sejumlah wilayah di Papua dua hari setelah perayaan HUT ke-74 RI. 

[Gambas:Video CNN]

Kerusuhan yang berbuntut panjang dan memakan korban jiwa itu dipicu oleh penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya sehari sebelumnya.

Sejak Bumi Cendrawasih kembali bergolak, kampanye referendum Papua pun kembali digaungkan aktivis pro-kemerdekaan Papua seperti Ketua Persatuan Pergerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, dan aktivis Papua, Veronica Koman, yang kini menjadi buronan polisi.

Rezasyah mengakui bahwa Benny dan Veronica tengah gencar-gencarnya "memperluas basis massa anti-Indonesia" melalui jaringan mereka di luar negeri.


"Pandangan kedua tokoh ini, terlepas dari benar atau pun tidak, dapat menjadi referensi berbagai kalangan di dunia dan selanjutnya menjadi rujukan dalam mempermalukan Indonesia di berbagai forum internasional," kata Rezasyah kepada CNNIndonesia.com.

Misi kedua tokoh Papua itu pun seakan dibantu dengan kicauan sejumlah negara Pasifik yang juga kembali mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam forum internasional, seperti sidang Majelis Umum PBB ke-74. 

Perdana Menteri Vanuatu dan Solomon Islands menyerang Indonesia terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pidato mereka di depan Majelis Umum PBB.
Lompatan Besar RI di Dewan HAM PBB di Tengah Panas Isu PapuaPresiden Joko Widodo saat menerima tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Walau isu Papua kerap menghantui rezim Jokowi, Rezasyah menganggap terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB ini justru bisa dijadikan momentum pemerintah meluruskan informasi terkait Papua yang selama ini banyak dipolitisasi banyak pihak.

"Bad news is always a good news. RI hendaknya menggunakan waktu yang tersedia untuk menjelaskan pada dunia perkembangan terkini di Papua seperti kebijakan pemulihan pascakrisis dan kebijakan terpadu yang langsung disupervisi oleh  Jokowi yang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat dunia," kata Rezasyah.

Senada dengan Rezasyah, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga memaparkan jabatan Dewan HAM PBB tak boleh disia-siakan Indonesia untuk memperbaiki HAM di dalam negeri, tak terkecuali di Papua.

Menurut Usman, jabatan Dewan HAM PBB bisa memunculkan dorongan yang lebih kuat lagi bagi pemerintah untuk lebih serius menangani masalah HAM di dalam negeri untuk menunjukkan bahwa Indonesia pantas mengemban posisi tersebut.


"Siap atau tidak siap. Pantas atau tidak, peran dan partisipasi dalam dewan HAM PBB harus diambil Indonesia karena tidak ada negara yang sempurna dari catatan HAM," kata Usman.

"Meski ada persoalan Papua justru ini bisa menjadi kesempatan paling strategis untuk membicarakan kondisi di sana di depan dunia. Kita mengalami banyak peristiwa kekerasan di Papua. Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyisipkan dan mendorong penguatan HAM dalam politik dalam maupun luar negeri," ujar Usman. (rds/dea)