Parlemen Inggris Setuju RUU Brexit Boris Johnson
CNN Indonesia
Jumat, 20 Des 2019 22:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Parlemen Inggris memutuskan untuk mendukung rancangan persyaratan pengunduran diri dari Uni Eropa (Brexit) yang diajukan Perdana Menteri Boris Johnson. Hal ini membuat Inggris bakal hengkang dari blok tersebut pada 31 Januari 2020.
Seperti dilansir CNN, Sabtu (21/12), hasil pemungutan suara menyatakan anggota parlemen yang mendukung Rancangan Undang-Undang Kesepakatan Pengunduran Diri (Withdrawal Agreement Bill) mencapai 358 orang. Sedangkan yang menolak sebanyak 234 orang.
"Sekarang adalah saat untuk berkumpul. Menulis bab baru dalam kisah negara kita, untuk menjalin kemitraan baru dengan teman-teman Eropa kita, untuk berdiri tegak di dunia," kata Johnson.
Seperti diketahui, isi RUU tersebut menyatakan Inggris akan mundur dari keanggotaan Uni Eropa pada 31 Januari 2020. Sedangkan seluruh negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa dan negara anggotanya akan berakhir pada Desember 2020.
Sejumlah pakar ekonomi pesimis Uni Eropa dan Inggris akan bisa menyepakati sejumlah perjanjian perdagangan hanya dalam tempo 11 bulan. Namun, Johnson berkeras tetap akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa untuk mengakhiri kemelut selama 3,5 tahun.
Hal ini membuat banyak pengusaha cemas bahwa Inggris akan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Jika situasi itu terjadi, maka dikhawatirkan bakal membuat kekacauan proses perdagangan dengan Uni Eropa dan bisa menyeret Inggris ke dalam resesi ekonomi.
[Gambas:Video CNN]
Di dalam RUU tersebut, Johnson menghapus pasal yang mulanya dicantumkan untuk membolehkan anggota Parlemen bisa terlibat dalam perundingan dagang dengan Uni Eropa di masa mendatang. Mulanya pasal itu dibuat untuk meraih dukungan dari kelompok oposisi.
Pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, sempat menyatakan sebanyak 203 anggotanya di Parlemen akan menentang RUU itu. Dia mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Johnson mengambil langkah ceroboh untuk nasib negara kita.
RUU itu nantinya harus diratifikasi oleh Wakil Presiden Parlemen Eropa, Pedro Silva Pereira, pada 29 Juni. Setelah itu, Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa tetapi tanpa hak-hak dan kewajiban yang didapat atau harus dipenuhi sampai akhir 2020.
Inggris menggelar jajak pendapat untuk menentukan apakah akan tetap atau keluar dari Uni Eropa tiga tahun lalu. Sejak itu pendahulu Johnson, Theresa May, mencoba meloloskan RUU Brexit dengan Parlemen tetapi gagal.
May akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Johnson melalui pemilihan umum. (ayp/ayp)
Seperti dilansir CNN, Sabtu (21/12), hasil pemungutan suara menyatakan anggota parlemen yang mendukung Rancangan Undang-Undang Kesepakatan Pengunduran Diri (Withdrawal Agreement Bill) mencapai 358 orang. Sedangkan yang menolak sebanyak 234 orang.
"Sekarang adalah saat untuk berkumpul. Menulis bab baru dalam kisah negara kita, untuk menjalin kemitraan baru dengan teman-teman Eropa kita, untuk berdiri tegak di dunia," kata Johnson.
Seperti diketahui, isi RUU tersebut menyatakan Inggris akan mundur dari keanggotaan Uni Eropa pada 31 Januari 2020. Sedangkan seluruh negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa dan negara anggotanya akan berakhir pada Desember 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini membuat banyak pengusaha cemas bahwa Inggris akan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Jika situasi itu terjadi, maka dikhawatirkan bakal membuat kekacauan proses perdagangan dengan Uni Eropa dan bisa menyeret Inggris ke dalam resesi ekonomi.
[Gambas:Video CNN]
Di dalam RUU tersebut, Johnson menghapus pasal yang mulanya dicantumkan untuk membolehkan anggota Parlemen bisa terlibat dalam perundingan dagang dengan Uni Eropa di masa mendatang. Mulanya pasal itu dibuat untuk meraih dukungan dari kelompok oposisi.
Pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, sempat menyatakan sebanyak 203 anggotanya di Parlemen akan menentang RUU itu. Dia mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Johnson mengambil langkah ceroboh untuk nasib negara kita.
RUU itu nantinya harus diratifikasi oleh Wakil Presiden Parlemen Eropa, Pedro Silva Pereira, pada 29 Juni. Setelah itu, Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa tetapi tanpa hak-hak dan kewajiban yang didapat atau harus dipenuhi sampai akhir 2020.
Inggris menggelar jajak pendapat untuk menentukan apakah akan tetap atau keluar dari Uni Eropa tiga tahun lalu. Sejak itu pendahulu Johnson, Theresa May, mencoba meloloskan RUU Brexit dengan Parlemen tetapi gagal.
Lihat juga:Memahami Brexit dari Mata Empat Sahabat |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK