Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin
Korea Utara Kim Jong-un menyerukan
militer dan diplomat untuk menyiapkan langkah aktif dan ofensif guna menjamin keamanan dan kedaulatan negara.
Hal itu disampaikan Kim dalam pidato di pertemuan dengan para petinggi partai Buruh berkuasa di Pyongyang pada hari Senin menjelang tenggat yang ditetapkan bagi Amerika Serikat untuk menyelamatkan pembicaraan denuklirisasi.
Korut mengancam akan melanjutkan program senjata nuklir jika AS tak kunjung memberi jawaban terkait perundingan tersebut pada 31 Desember ini.
"Tindakan diplomatik dan militer untuk menjaga kedaulatan dan keamanan," kata Kim seperti dilaporkan kantor berita Korea Utara,
KCNA Selasa (31/12) dikutip dari
AFP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kim berbicara selama tujuh jam dalam pertemuan hari ketiga Partai Buruh itu.
Dalam pidato itu, Kim juga menegaskan untuk membangun kembali ekonomi Korut.
Dikutip dari
Associated Press,
KCNA mengatakan rapat pleno Komite Pusat Partai Buruh itu diperpanjang hingga hari keempat pada Selasa, sehari sebelum Kim menyampaikan pidato Tahun Baru untuk mengumumkan perubahan besar pada kebijakan ekonomi dan keamanan.
Namun, menurut
KCNA, rapat itu tidak menghasilkan keputusan atau pernyataan spesifik Kim terhadap AS.
[Gambas:Video CNN]AS menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi kepada Korut karena melakukan program pengembangan senjata nuklir. Trump dan Kim Jong-un sudah dua kali bertemu untuk berunding di Singapura dan Vietnam.
Akan tetapi, negosiasi terakhir di Vietnam pada Februari lalu tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Dan setelah itu Korut kembali meningkatkan ketegangan melalui serangkaian uji coba rudal.
Korut juga dijatuhi serangkaian sanksi oleh PBB terkait program nuklir dan misil.
Pyongyang dan Washington memulai kembali pembicaraan nuklir di Swedia. Akan tetapi, lagi-lagi gagal menemui kata sepakat.
Korut sebenarnya sudah sepakat akan menghentikan program senjata nuklir dengan imbalan proses keamanan, pencabutan sanksi ekonomi dan jaminan ketahanan energi. Akan tetapi, Korut menolak usulan AS untuk melakukan verifikasi terlebih dulu yang mengakibatkan proses terhenti.
(dea)