Kritik China, Bos Badan Pengawas HAM Dilarang Masuk Hong Kong

eks, CNN Indonesia | Senin, 13/01/2020 03:30 WIB
Kritik China, Bos Badan Pengawas HAM Dilarang Masuk Hong Kong Ilustrasi. Bos badan pengawas HAM dilarang masuk saat mendarat di bandara internasional Hong Kong ketika akan merilis laporan HAM tahunan yang kritisi China. (AFP PHOTO / Anthony WALLACE)
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Hong Kong menolak Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth untuk masuk negara itu. Kunjungannya kali ini untuk menggelar acara HRW World Report 2020, Minggu (12/1).

Otoritas imigrasi mengatakanRoth tak bisa masuk Hong Kong saat ia mendarat di Bandara Internasional Hong Kong, Minggu (12/1). Namun ia tak memberikan alasan pelarangan itu kepada pria kewarganegaraan Amerika Serikat itu.

Laporan utama dalam pertemuan itu akan ditekankan soal kian intensifnya serangan pemerintah China atas sistem hak asasi manusia internasional.

"Saya punya harapan untuk menyoroti serangan Beijing yang makin mendalam terhadap upaya internasional untuk menegakkan hak asasi manusia," kata Roth seperti dikutip dari situs HRW. "Penolakan saya untuk masuk Hong Kong jelas menggambarkan masalah tersebut."


Hal serupa ia nyatakan dalam cuitan di akun pribadinya. "Saya terbang ke Hong Kong untuk membuka Laporan Dunia HRW. Tahun ini laporan itu akan menjelaskan bagaimana pemerintah China telah merusak sistem hak asasi internasional. Tapi otoritas (Hong Kong) telah memblokir saya masuk, hal ini menggambarkan betapa parahnya masalah ini."



HRW dijadwalkan untuk meluncurkan 652 halaman laporan dunia hak asasi manusia 2020 pada 15 Januari mendatang. Dalam laporan edisi ke 30 itu, HRW mengulas praktek hak asasi manusia pada hampir 100 negara.
[Gambas:Video CNN]
Akibat larangan masuk itu, ia akan meluncurkan laporan tersebut dalam konferensi pers di New York, Amerika Serikat pada 14 Januari.

Sebelumnya, Roth telah beberapa kali mengunjungi Hong Kong. Bahkan ia sempat merilis laporan HRW terkait diskriminasi gender pada lapangan kerja China pada April 2018.

Pada 2 Desember 2019, Kementerian Luar Negeri China mengancam untuk menjatuhkan sanksi terhadap HRW dan sejumlah organisasi pro-demokrasi asal AS. Baik Beijing ataupun Hong Kong tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait sanksi yang dimaksud. (eks)