China Sebut Perang Dingin dengan AS Semakin Meruncing

CNN Indonesia | Senin, 25/05/2020 05:35 WIB
China's President Xi Jinping (R) greets US President Donald Trump before a bilateral meeting on the sidelines of the G20 Summit in Osaka on June 29, 2019. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kiri), dan Presiden China, Xi Jinping, (kanan). (Brendan Smialowski / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan negaranya terlibat perang dingin dengan Amerika Serikat (AS), yang disebabkan saling tuduh soal wabah virus corona, polemik Hong Kong, dan perkara lainnya.

Dia mengendus adanya motif politik dari tuduhan tersebut.

"Ini menjadi perhatian kami setelah kepentingan politik di AS memperparah perang dingin antara China-AS," ungkap Wang Yi seperti dikutip dari AFP pada Minggu (24/5).


Gesekan lama antara kedua negara adidaya ini kembali menjadi sorotan setelah pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, menjatuhkan sanksi kepada salah satu kementerian dan beberapa perusahaan China yang dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) etnis minoritas Uighur.


Akan tetapi, Wang tak menjelaskan lebih lanjut apa 'kepentingan' yang dimaksud. Trump juga mengajak blok barat mengkritik China atas respon penanganan virus corona yang telah menyebabkan 330 ribu kasus kematian dan kerugian ekonomi di seluruh dunia.

Pemerintah China mengusulkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam praktik demokrasi di kawasan otonomi khusus tersebut.

Meski begitu, Wang membalas Gedung Putih dan menuduh pemerintahan Trump berusaha berulang-ulang 'menyerang dan mencoreng' China.

"Selain kehancuran yang disebabkan oleh virus corona, ada juga virus politik yang menyebar di AS," kata Wang pada sebuah konferensi pers.

"Virus politik ini yang digunakan di setiap kesempatan untuk menyerang dan mencoreng China. Beberapa politikus mengabaikan fakta dasar dan mengarang berbagai kebohongan yang menargetkan China dan merencanakan berbagai konspirasi," sambung Wang.


Diperkirakan RUU Keamanan Nasional Hong Kong akan disahkan dalam sidang parlemen China (NPC) pada 28 Mei mendatang.

Jika diloloskan, China akan diizinkan mendirikan badan keamanan yang memantau situasi Hong Kong. Mereka juga kemungkinan besar akan menargetkan para tokoh gerakan pro demokrasi di daerah tersebut.

Gubernur Inggris terakhir sebelum Hong Kong diserahkan kepada China pada 1997, Chris Patten, menyatakan RUU tersebut sebagai bentuk kediktatoran Negeri Tirai Bambu.

"Saya pikir China sudah mengkhianati penduduk Hong Kong, dan hal itu membuktikan kamu sudah tidak bisa mempercayai mereka lagi," kata Patten dalam wawancara dengan The Times of London, seperti dilansir Associated Press.

Sementara itu, politikus Hong Kong yang pro-China, Bernard Chan, menyatakan RUU tersebut dibuat sejalan dengan Undang-Undang Dasar Hong Kong. Dia menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, yang menyatakan akan menghapus status khusus Hong Kong dalam perdagangan dengan negaranya jika RUU itu disahkan.


Menurut Chan, Hong Kong saat ini terseret ke dalam pusaran konflik antara Amerika Serikat dan China.

"Saya pikir ini adalah dampak karena kita terseret dalam masalah ini. Namun, saya pikir kita tidak mempunyai jalan lain.

"Dengan atau tanpa RUU ini, sejujurnya, AS dan China akan terus berhadapan untuk beberapa waktu. China akan menjadi ancaman bagi AS dalam soal dominasi ekonomi dunia," lanjut Chan.

(wel/ayp)

[Gambas:Video CNN]