Parlemen Mesir setuju jika pemerintah ingin menempatkan pasukan militer di wilayah perbatasan dengan Libya. Pengerahan pasukan tempur boleh dilakukan guna menangkal gelagat milisi bersenjata di wilayah tersebut.
Mengutip AFP, Parlemen menyatakan itu usai Presiden Abdel Fattah al-Sisi bicara soal kemungkinan melakukan operasi militer di Libya.
"Pengerahan pasukan militer Mesir dalam misi tempur di wilayah perbatasan untuk menjaga keamanan dari kelompok bersenjata dan teroris asing," tutur Parlemen Mesir mengutip AFP, Selasa (21/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Pemerintah Mesir mengancam akan melakukan intervensi dalam perang saudara di Libya, jika pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) memasuki kawasan yang dikuasai oleh pemerintahan Tentara Nasional Libya (LNA) dipimpin Jenderal Khalifa Haftar.
Peta konflik di Libya semakin rumit setelah sejumlah negara asing, seperti Turki dan Rusia, juga terlibat mendukung kelompok yang saling berlawanan dalam perang saudara di negara itu.
Presiden al-Sisi juga pernah memperingatkan, jika pasukan pro-GNA bergerak ke kota Sirte, maka tindakan itu dapat memicu intervensi militer langsung oleh Mesir. Peringatan ini muncul ketika GNA kembali berusaha merebut kota Sirte yang dikuasai LNA.
"Bagi negara Libya, campur tangan dalam urusan internal, serangan terhadap kedaulatan, baik melalui deklarasi seperti yang dilakukan oleh presiden Mesir atau dengan dukungan untuk para milisi dan tentara bayaran tidak bisa diterima," demikian isi pernyataan GNA.
(afp/bmw)